Menko Polhukam dan Mendagri Ratas Bersama Pemda Tampung Aspirasi Natuna

0
142
Menko Polhukam Mahmud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat terbatas bersama Gubernur Kepri, Bupati Natuna, Legislatif dan Forkopimda soal pembangunan kawasan perbatasan, Selasa (23/11/2021)/Foto dokumentasi : Humas pemkab Natuna.

Batamtimes.co – Natuna – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahmud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Natuna. Untuk mengunjungi
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di antaranya Pulau Laut dan Pulau Sekatung, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna perbatasan ujung utara Indonesia.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Natuna Wan Siswandi rapat terbatas bersama Menko Polhukam Mahmud MD, Mendagri Tito Karnavian di Ruang rapat Kantor Bupati Natuna./Foto dokumentasi : Humas pemkab Natuna 

Pada kesempatan tersebut, kedua menteri Jokowi itu melakukan rapat terbatas (Ratas) bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Bupati Natuna Wan Siswandi beserta Legislatif dan Forkopimda, membahas soal pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, serta meningkatkan prasarana pertahanan dan keamanan di Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Digelar di Ruang rapat lantai II, Kantor Bupati Natuna Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Selasa (23/11/2021) siang.

Mendagri Tito, dalam jumpa pers menyatakan kedatangannya yang juga secara ex-officio menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Menkopolhukam.

Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong percepatan pembangunan di Natuna melalui anggaran APBN dan APBD.

Menurutnya, Natuna merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga ASEAN harus diperkuat, baik dari segi pertahanan, infrastruktur dan prekonomian.

Foto bersama barisan depan Menko Polhukam, Mahmud MD dan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda beserta pejabat lainya di Depan Kantor Bupati Natuna./Foto dokumentasi : Humas pemkab Natuna.

“Kita sadari pembangunan di Natuna butuh dukungan maksimal dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri harus dikeroyok bersama.

Alokasi Rp.1 Triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan sebab dari dana Rp 1 Triliun itu, banyak dipergunakan untuk belanja rutin.

Melihat kondisi lapangan. Setelah kembali ke Jakarta, kami akan follow up aspirasi Natuna rapat bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Tito.

Tito juga mengaku telah mendengarkan problem dari TNI-Polri yang bertugas di perbatasan, seperti masalah alutsista yang relatif usianya sudah tua, dan biaya operasional pun sangat terbatas, tandasnya.

Laporan : Pohan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here