Pertama Kota Batam memulai rembuk stunting Tahun 2022

0
235
Wawako Batam Amsakar yang juga Ketua Penanganan Stunting Kota Batam membuka rembuk stunting Tahun 2022 Kota Batam , Senin (10/1), di aula Hang Nadim Kantor Walikota Batam.(Foto : Kominfo Batam)

Batam – Kota Batam memulai rembuk stunting Tahun 2022, Senin (10/1). Permulaan ini membawa Batam menjadi daerah pertama se-Kepri yang mengelar rembuk ini.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang juga Ketua Penanganan Stunting Kota Batam membuka secara langsung kegiatan tersebut di Aula Hang Nadim Kantor Walikota Batam.

“Kita berharap rembuk ini mampu melahirkan rencana program yang baik ke depan,” kata Amsakar.

Amsakar ingin, penanganan stunting yang sejak awal sudah bagus di Batam tetap dijalankan secara konsisten. Sebagai percontohan nasional, bahkan pencanangan penanganan stunting di Batam telah dihadiri Kepala BKKBN, Batam juga telah merekrut pendamping keluarga hingga sudah meneken MoU dengan universitas.

“Saya tak ingin, kerja baik bapak ibu selama ini terputus di tengah jalan dan tak ingin nanti program yang kita jalankan sekadar program di atas kertas. Maka kita adakan rembuk ini,” imbuhnya.

Rembuk stunting ini melibatkan seluruh stakeholder terkait. Dari tenaga kesehatan (puskesmas), OPD terkait lainnya, kecamatan, kelurahan hingga RTRW. Selain itu juga, kader PKK, pendamping keluarga, aparat hingga KUA.

“Pada rembuk ini silahkan sampaikan pendapat. Selanjutnya, berangkat dari paparan puskesmas dan kecamatan, pendapat ini kita akan formulasikan. Kemudian cari tahu masalahnya, baru dirumuskan untuk diajukan dalam kegiatan yang hendak kita lakukan tahun berikutnya,” papar dia.

Amsakar menaruh perhatian yang serius perihal data. Menurutnya data akan menjadi pijakan penting untuk menentukan langkah selanjutnya ke depan. “Mulai dari data yang baik, yakin saja akan melahirkan kebijakan yang baik juga,” tambahnya.

Ia menyebutkan, untungnya dari paparan sejumlah puskesmas data yang ada sudah valid. Selanjutnya, dari gambaran awal persoalan akan diambil sejumlah kebijakan terintegrasi dari OPD terkait. Gambaran persoalan tersebut seperti soal hunian, gizi dan persoalan lain yang mempengaruhi stunting.

“Konkritnya kebijakan terintegrasi yang kita lakukan seperti, masukkan mereka ke DKTS, Jampersal, terus misalnya masukkan ke Jamkesda. Ini yang saya sampaikan kepada kecamatan, setelah mendengar paparan puskesmas, agar dapat dipahami dan diusulkan pada kegiatannya di musrenbang,” papar Amsakar.

Selain itu, Amsakar juga meminta agar tenaga pendamping keluarga yang telah dibentuk dapat dioptimalkan perannya dalam hal ini. “Jumlah pendamping keluarga ini sebanyak 1.632 orang. Mari berdayakan ini,” katanya.

Untuk rembuk kali ini, tim membagi dalam beberapa kali kegiatan. Pada hari ini akan berlangsung dua sesi; sesi pagi untuk Kecamatan Nongsa, Bengkong, Batuampar. Kemudian sesi kedua (siang), Sagulung Batuaji dan Bengkong.

Lalu pada tanggal 11 Januari 2022, untuk kecamatan Lubuk Baja, Batam Kota dan Sekupang yang juga masih bertempat di Kantor walikota. Sedangkan pada tanggal 12 Januari 2022, rembuk untuk wilayah hinterland (Bulang, Galang, dan Belakangpadang) tim akan turun langsung ke lokasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here