Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar dalam APBD 2025 untuk melanjutkan program pinjaman modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Riki Rionaldi, menyatakan bahwa anggaran tersebut dapat ditingkatkan jika permintaan terhadap pinjaman modal tanpa bunga terus meningkat.
“Jika masih diperlukan anggaran tambahan, akan disesuaikan dalam APBD Perubahan 2025,” ujar Riki di Tanjungpinang, Sabtu.
Program ini merupakan kerjasama antara Pemprov Kepri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), dengan plafon pinjaman hingga Rp40 juta per pelaku UMKM. Dalam skema ini, BRKS menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku UMKM, sementara bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kepri.
Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 1.400 pelaku UMKM dengan total penyaluran mencapai Rp30 miliar. Tingkat kredit macet tercatat rendah, sekitar 0,1 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti peminjam yang meninggal dunia atau fluktuasi bisnis.
Calon penerima pinjaman harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh BRKS untuk memastikan bahwa modal yang dipinjam sesuai dengan kebutuhan usaha. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM bersama BRKS juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peminjam untuk memastikan bahwa modal digunakan secara efektif guna meningkatkan usaha mereka.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pelaku UMKM di Kepulauan Riau.
Editor : Pohan
