Natuna, Batamtimes.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan, menjaga kawasan perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pertahanan dan keamanan.
Kesejahteraan masyarakat yang hidup di garis terdepan Indonesia adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara.
Hal itu ditegaskan Muzani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian langsung MPR terhadap kondisi riil masyarakat di wilayah perbatasan.
“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” tegas Muzani dalam konferensi pers.
Miris, Penghasil Gas Tapi LPG Langka
Dalam dialog bersama Bupati Natuna dan Forkopimda, Muzani mengaku prihatin dengan sejumlah persoalan yang disampaikan.
Salah satu yang paling disorot adalah langkanya LPG subsidi di Natuna. Padahal, Natuna merupakan salah satu daerah penghasil gas terbesar dengan kontribusi signifikan terhadap energi nasional.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata kuota gas subsidi pun sulit didapatkan. Ini harus mendapat perhatian dan keseriusan kami,” katanya.
Muzani berjanji akan membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat.
Harga Pangan Mahal 30 Persen hingga Layanan Kesehatan.
Tak hanya gas, harga pangan di Natuna juga melambung 20 hingga 30 persen lebih mahal dari daerah lain. Kondisi geografis kepulauan yang jauh dari sentra distribusi menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, pelayanan kesehatan, dukungan bagi nelayan, hingga infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jembatan, dan cold storage untuk hasil perikanan juga menjadi keluhan warga pesisir.
“Sudah ada beberapa persoalan tadi disebutkan tentang pelayanan kesehatan yang seharusnya ditingkatkan. Kemudian harga pangan di sini relatif lebih mahal antara 20 sampai 30 persen,” ujar Muzani.
Kedaulatan Adalah Kesejahteraan Rakyat
Bagi Muzani, rakyat Natuna adalah benteng pertama kedaulatan. Karena itu, kehadiran negara harus dirasakan bukan hanya lewat seragam TNI-Polri, tapi lewat pangan murah, gas tersedia, layanan kesehatan memadai, dan lapangan kerja.
“Tugas kita semua adalah menjaga kedaulatan negara, termasuk memastikan seluruh rakyat tetap loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi jembatan agar jeritan warga di ujung negeri benar-benar didengar hingga ke Istana dan kementerian terkait.
Reporter : Pohan
