batamtimes.co , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya cara untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi atau jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia, yaitu lewat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Instrumen yang bisa dipergunakan adalah melalui pajak. Rasio pajak Indonesia masih sekitar 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila dalam waktu cepat rasio pajak bisa dinaikkan menjadi 15%, artinya ada tambahan penerimaan yang besar untuk negara.
“Kalau pajaknya makin efektif, maka dia bisa mungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dan kemudian disalurkan untuk belanja negara yang lebih memihak kepada penguatan kelompok-kelompok yang ada di bawah 40% itu,” ungkap Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Belanja bisa difokuskan untuk sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar serta subsidi langsung kepada masyarakat dengan pendapatan rendah atau melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dijalankan.
Persoalan ketimpangan ekonomi antar wilayah juga akan menjadi perhatian. Maka dari itu, perlunya efektivitas dari transfer ke daerah.
“Jawa yang konsentrasi ekonomi terlalu besar, sementara di pulau-pulau yang lain memiliki kesenjangan kemajuan ekonomi. Itu juga dilihat dari instrumen transfer yang disebut ekualisasi melalui dana alokasi khusus,” ujarnya.
Hal lain adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam dua tahun terakhir, dana ratusan triliun digelontorkan untuk mendorong masyarakat yang membutuhkan permodalan. Walaupun ada yang mesti dievaluasi, seperti penerima KUR yang seharusnya diarahkan pada produsen.
“Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang lebih efektif dan dengan jumlah yang lebih banyak,” papar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, persoalan ketimpangan ekonomi memang terjadi di banyak negara. Bila tidak dibenahi dari sekarang, maka persoalan akan menjadi rumit di kemudian hari.
“Karena memang di semua negara di dunia, kalau memang tidak dilakukan secara serius, dan berkesinambungan. Kesenjangan itu akan terjadi bahkan di negara maju sekali pun, di mana mereka memiliki sistem apa yang disebut safety match untuk masyarakatnya pun itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kesenjangan antara kelas menengah,” pungkasnya. (red/dtk)
