Tanjungpinang – batamtimes.co – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza, menggelar Safari Ramadan perdana di Masjid Nurul Iman, Jalan Pancur, Kelurahan Bukit Cermin, pada Rabu (5/3/2025) malam.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Agus Djurianto, Sekda Zulhidayat, istri Wali Kota Yuniarni Pustoko Weni, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Lis Darmansyah mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali bersafari Ramadan bersama masyarakat. “Alhamdulillah, ini Ramadan pertama saya bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza. InsyaAllah, minggu pertama ini kami akan selalu bersama, beribadah, dan bersilaturahmi dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap semangat beribadah selama Ramadan dapat terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. “Tentu menjadi kebahagiaan jika shalat fardhu sehari-hari bisa semarak seperti saat Ramadan. Ini tanggung jawab kita bersama untuk terus memakmurkan masjid di Kota Tanjungpinang,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lis berbagi pengalamannya sejak Oktober 2024 hingga sebelum pelantikannya, di mana ia rutin melakukan kunjungan ke masjid-masjid saat shalat subuh dan magrib. Ia mengamati masih banyak masjid yang minim sarana dan prasarana, serta kurangnya jamaah yang hadir, terutama saat shalat subuh.

“Kami melihat banyak masjid yang kondisinya masih jauh dari harapan. Yang lebih mengkhawatirkan, saat shalat subuh, di beberapa masjid yang penduduknya padat, jamaahnya hanya empat orang. Bahkan, ada masjid yang imamnya juga merangkap ketua DKM dan pengurus lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Lis menyampaikan keprihatinannya atas menurunnya keterlibatan generasi muda dalam beribadah di masjid. “Kita kehilangan generasi usia 9 hingga 20 tahun dalam barisan jamaah. Ini menjadi PR besar bagi kita semua,” katanya.

Ia juga menyoroti perubahan pola pendidikan agama dalam keluarga. “Dulu, anak takut kepada orang tua jika tidak bisa mengaji. Sekarang, justru orang tua yang takut anaknya tidak bisa mengaji. Ini tentu menjadi bahan refleksi bagi kita semua,” ujarnya.

Lis berharap bulan penuh rahmat ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk introspeksi dan meningkatkan amal ibadah. “Mudah-mudahan, Ramadan 1446 Hijriah ini menjadikan kita insan yang lebih bertakwa dan beriman. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih dipertemukan kembali dengan Ramadan, maka marilah kita jadikan ibadah tahun ini sebagai yang terbaik dalam hidup kita,” tuturnya.

Ia juga berharap Safari Ramadan yang digelar Pemko Tanjungpinang dapat membawa manfaat dan mempererat kebersamaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Kita berdoa kepada Allah agar setelah Ramadan ini, segala tantangan yang dihadapi masyarakat dapat berangsur membaik. Semoga Tanjungpinang ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap rumah ibadah, Pemko Tanjungpinang menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada pengurus Masjid Nurul Iman. Selain itu, BRK Syariah Tanjungpinang juga turut memberikan bantuan melalui program kemitraan.

Acara Safari Ramadan ini juga dirangkai dengan tausiyah dari Ustaz Amir Hamzah yang menekankan pentingnya memakmurkan masjid dengan shalat berjamaah.

“Jangan hanya membangun masjid yang megah, tapi jamaahnya tidak ada. Rasulullah SAW telah memberi teladan bagaimana memakmurkan masjid. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menjaga shalat lima waktu di masjid,” pesannya.

Menutup kegiatan, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta rombongan Pemko Tanjungpinang melaksanakan shalat tarawih berjamaah bersama masyarakat.

Penulis : Sam

Editor : Pohan

Tanjungpinang – batamtimes.co – Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, secara resmi membuka Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Wan Sri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Kamis (06/03/2025).

Konsultasi Publik ini bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang dapat memperkuat kebijakan pembangunan Kepri.

Dalam sambutannya, Sekda Adi menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis, terarah, dan tanggap terhadap perubahan. “Jika aspek lingkungan tidak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, maka dapat berakibat pada degradasi lingkungan dan berdampak negatif bagi keberlanjutan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dengan kondisi geografis Kepri yang didominasi perairan hingga 96 persen, pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. “Prinsipnya, kita membangun tanpa merusak lingkungan,” tegasnya.

Sekda Adi berharap kegiatan ini menghasilkan masukan strategis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kepri. “Kami mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif agar masukan yang diberikan bermanfaat dalam merumuskan pembangunan yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Tim Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Kepri, I Made Bayu, serta perwakilan OPD Kepri. Secara daring, acara juga diikuti oleh Yuyuk Rukhman dan Nico Halomon dari Tim Penyusun KLHS RPJMD Kepri, serta Henarianto dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten/kota se-Kepri turut serta dalam diskusi ini.

Penulis : Sam

Editor : Pohan

Tanjungpinang – batamtimes.co –  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memastikan bahwa mulai Maret 2025, staf khusus (stafsus) gubernur tidak lagi menerima gaji atau insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keputusan ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden, yang mengharuskan seluruh stafsus bekerja tanpa gaji jika ingin tetap bertugas.

“Mulai Maret, kita sudah tidak memberikan gaji lagi. Kami juga telah menawarkan kepada mereka untuk tetap bekerja tanpa gaji,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Kamis (6/3/2025).

Ansar menambahkan bahwa jika para stafsus setuju dengan kebijakan baru ini, mereka akan bergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan dengan regulasi yang telah disesuaikan.

“Kami sudah menyampaikan keputusan ini, dan semuanya bersedia bekerja tanpa gaji. SK yang lama akan kami batalkan, lalu kami buatkan SK baru,” kata Ansar.

Sebelumnya, gaji staf khusus Gubernur Kepri diketahui mencapai angka fantastis, yakni hingga Rp15 juta per bulan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, pernah mengungkapkan bahwa besaran gaji stafsus gubernur berkisar di atas Rp10 juta dan berpotensi mencapai Rp15 juta.

“Rp10 juta lebih, kemungkinan mencapai Rp15 juta. Tapi angka pastinya saya kurang tahu,” ujar Adi di Tanjungpinang, Kamis (30/1/2025).

Stafsus memiliki tugas utama membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai arahan gubernur.

Keputusan ini menjadi langkah besar dalam efisiensi anggaran daerah, meskipun tetap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.

Editor : Pohan