8.6 C
New York
Monday, April 6, 2026
spot_img
Home Blog Page 72

Satgas Pangan Polri Selidiki MinyaKita yang Tidak Sesuai Takaran

0
Keterangan Foto : Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki temuan minyak goreng kemasan MinyaKita yang dijual di pasaran dengan takaran yang tidak sesuai.

Jakarta – batamtimes.co – Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki temuan minyak goreng kemasan MinyaKita yang dijual di pasaran dengan takaran yang tidak sesuai dengan label kemasan.

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Dilakukan pengukuran terhadap tiga merek MinyaKita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ditemukan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara, dalam label tercantum 1 liter, tetapi ternyata hanya berisikan 700—900 mililiter,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/3).

Tiga produsen yang diduga terlibat dalam ketidaksesuaian takaran ini adalah PT Artha Eka Global Asia (Depok, Jawa Barat), Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus, Jawa Tengah), dan PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang, Banten).

Brigjen Pol. Helfi menyebutkan bahwa sampel yang diuji dari PT Artha Eka Global Asia dan Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara merupakan botol MinyaKita ukuran 1 liter, sementara PT Tunas Agro Indolestari memproduksi MinyaKita dalam kemasan pouch 2 liter.

“Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung pada Sabtu (8/3). Dalam inspeksi tersebut, ditemukan minyak goreng MinyaKita yang tidak hanya memiliki takaran yang tidak sesuai, tetapi juga dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Pihak berwenang kini tengah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga produsen tersebut dan akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis : Paul

Editor : Pohan

Mentan Amran Temukan Pelanggaran Distribusi Minyakita, Harga Melebihi HET dan Volume Tidak Sesuai

0
Keterangan Foto : Mentan Amran menunjukan Minyakita, yang seharusnya memiliki volume 1 liter, ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Jakarta –batamtimes.co- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan menemukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng merek Minyakita. Minyak tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan volume kemasannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa Minyakita, yang seharusnya memiliki volume 1 liter, ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Selain itu, harga jualnya melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, dari Rp 15.700 per liter menjadi Rp 18.000 per liter.

Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Amran menegaskan bahwa praktik seperti ini merugikan masyarakat dan harus ditindak tegas.

“Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, tetapi justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dan volumenya juga tidak sesuai. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Mentan Amran, Sabtu (8/3/2025).

Mentan Amran meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik semacam ini terus terjadi.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan para produsen dan distributor untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar sesuai standar yang ditetapkan.

“Saya ingatkan kepada semua pelaku usaha, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas,” tutupnya.

Dengan temuan ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi bahan pokok guna melindungi masyarakat dari praktik kecurangan yang dapat merugikan konsumen.

 

Penulis : Paul

Editor : Pohan

Pemprov Kepri Targetkan Belanja Produk Dalam Negeri Rp1,676 Triliun di 2025

0
Keterangan Foto : DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menetapkan Ansar Ahmad sebagai Gubernur dan Nyanyang Haris Pratamura sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2025-2030.(SMS)

Tanjungpinang – batamtimes.co –  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) tahun 2025 mencapai Rp1,676 triliun dari total pagu belanja barang dan jasa dalam APBD sebesar Rp1,738 triliun.

“Target belanja pemerintah menggunakan PDN tahun ini setara 96,45 persen dari total pagu belanja barang dan jasa pada APBD Kepri 2025,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Sabtu (9/3).

Ansar mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah melaporkan komitmen belanja PDN dan realisasi belanja Januari 2025, yang mencapai Rp5,2 miliar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaporan dan realisasi belanja PDN agar program ini dapat berjalan optimal.

Berdasarkan Surat Biro Perekonomian dan Pembangunan Nomor B/400.11.8/147/B.EKBANG-SET/2025, pelaporan realisasi belanja PDN untuk tahun anggaran 2025 diwajibkan disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Gubernur Ansar menegaskan komitmen Pemprov Kepri dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Oleh karena itu, ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan, terutama terkait proyek fisik dan pengadaan barang/jasa, harus mengutamakan penggunaan komponen lokal atau produk dalam negeri.

“Dengan mengutamakan produk dalam negeri, kita tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Ansar.

Program ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor pembangunan di Kepri, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Penulis : Sam

Editor  Pohan

Ribuan Warga Hadiri Buka Puasa Bersama Pemerintah Kota Batam di KDA

0
Keterangan Foto : Walikota Batam Amsakar Achmad menyalami kedatangan tamu yang hadir dalam acara buka puasa bersama masyarakat Batam.

Batam –batamtimes.co-  Momentum kebersamaan di bulan suci Ramadan semakin terasa dalam acara Buka Puasa Bersama walikota/wakil walikota Batam yang diselenggarakan di  Perumahan KDA Cluster Cendrawasih, Batam Kota, pada Sabtu (8/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 tamu undangan, termasuk pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai instansi dan organisasi.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, serta Kombes Pol. Wawan Kurniawan mewakili Kapolda Kepri. Hadir pula Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol H. Ompusunggu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi, serta berbagai perwakilan DPRD, instansi vertikal, Lembaga Adat Melayu (LAM), dan elemen masyarakat lainnya.

Acara dimulai pada pukul 17.00 WIB dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan sambutan dari Walikota Batam, Dr. Amsakar Achmad. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kota Batam yang lebih baik.

“Mari kita jadikan Ramadan sebagai momen untuk mempererat persaudaraan dan melupakan perbedaan politik. Fokus kita adalah membangun Batam yang maju dan sejahtera untuk semua,” ujar Amsakar.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara dilanjutkan dengan ceramah agama dan doa yang disampaikan oleh KH. Luqman Hakim, M.Pd., mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.

Saat waktu berbuka tiba, seluruh tamu undangan menikmati hidangan berbuka puasa bersama, menciptakan suasana keakraban antara masyarakat dan para pemimpin daerah. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan hiburan musik Islami, yang semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pengamanan Ketat oleh Polresta Barelang

Untuk memastikan kelancaran acara, Polresta Barelang menerapkan pengamanan ketat dengan sistem terbuka dan tertutup. Personel kepolisian dikerahkan di area sekitar lokasi acara, pintu masuk, serta jalur utama yang digunakan oleh para tamu undangan.

Pengamanan ini dipimpin langsung oleh AKP Yudi Kurniadi, S.H., selaku Kabag Ops Polresta Barelang, dengan dukungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pengaturan lalu lintas juga dilakukan untuk memastikan kelancaran akses keluar-masuk kendaraan para tamu undangan.

Berkat pengamanan yang maksimal, acara berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar.

Acara buka puasa bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat Kota Batam, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera. Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan pembangunan Batam dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh warganya.

 

Penulis : Adi

Editor : Pohan

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tegaskan Komitmen P3DN untuk Dorong Ekonomi Lokal

0
Keterangan Foto : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Tanjungpinang – batamtimes.co –  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Ia menekankan bahwa setiap perencanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan proyek fisik dan pengadaan barang/jasa, harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap belanja daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Kepri. Oleh karena itu, seluruh OPD harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan yang dilakukan,” ujar Gubernur Ansar, Sabtu (8/3/2025).

Pantauan Ketat Realisasi Belanja PDN di Kepri

Ansar juga memaparkan bahwa realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran (TA) 2025 terus dipantau secara ketat. Hingga 28 Februari 2025, implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) P3DN masih dalam tahap pengembangan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan Surat Biro Perekonomian dan Pembangunan Nomor B/400.11.8/147/B.EKBANG-SET/2025, setiap OPD diwajibkan menyampaikan pelaporan realisasi belanja PDN setiap bulan, paling lambat tanggal 10. Hingga 31 Januari 2025, total pagu Belanja Barang dan Jasa APBD yang terhimpun mencapai Rp1,73 triliun, dengan komitmen Belanja PDN sebesar Rp1,67 triliun atau 96,45% dari total komitmen.

Gubernur Ansar juga mengapresiasi OPD yang telah melaporkan komitmen belanja PDN serta realisasi belanja Januari 2025, yang mencapai Rp5,22 miliar. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaporan dan realisasi belanja PDN agar program ini dapat berjalan secara optimal.

“Kita tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga dampaknya bagi pelaku usaha dan industri lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri berarti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas P3DN, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa pelaporan realisasi belanja PDN untuk Februari 2025 harus disampaikan paling lambat 10 Maret 2025. Ia berharap koordinasi antar-OPD terus diperkuat agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

“Keberpihakan kita terhadap produk dalam negeri harus lebih dari sekadar aturan, tetapi menjadi budaya dalam setiap pengadaan dan proyek pembangunan,” tutupnya.

Langkah tegas Pemprov Kepri dalam mendukung P3DN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong industri lokal untuk semakin berkembang dan bersaing di pasar nasional.

 

Penulis : Sam

Editor : Pohan

Penguatan SDM Polri Jadi Kunci Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045

0
Keterangan Foto : Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto.

Jakarta – batamtimes.co – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan bahwa penguatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu elemen utama dalam mendorong reformasi birokrasi. Kompetensi kepemimpinan dan inovasi menjadi aspek krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikannya dalam acara Kuliah Kerja Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Menurut Purwadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, transformasi digital, serta perbaikan dalam manajemen kinerja dan pelayanan publik merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi.

“Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Lemdiklat Polri atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kuliah Kerja Profesi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat kepolisian agar siap menghadapi tantangan era digital dan globalisasi,” ujarnya.

Purwadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta mencegah kebocoran anggaran.

“Birokrasi harus lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran, memberantas korupsi, serta mengelola ASN agar lebih produktif. Pelayanan publik juga harus berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terdapat tiga pilar utama transformasi pemerintahan, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Ketiga pilar ini harus berjalan beriringan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

Kolaborasi Kementerian PANRB dan Polri untuk Reformasi Birokrasi

Dalam kesempatan tersebut, Purwadi menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas SDM aparatur. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Polri menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan modern.

“Transformasi manajemen ASN hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antar-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Ia berharap kegiatan seperti Kuliah Kerja Profesi ini dapat terus memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun birokrasi yang berkelas dunia.

“Kegiatan ini menegaskan komitmen kita untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Penulis : Paul

Editor : Pohan

Polda Kepri Gelar Buka Puasa Bersama Driver Online dan Mahasiswa di Batam

0
Keterangan Foto : Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., hadir dalam acara buka puasa bersama dengan komunitas pengemudi transportasi online serta mahasiswa .

Batam – batamtimes.co – Dalam upaya mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar acara buka puasa bersama dengan komunitas pengemudi transportasi online serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Batam. Acara ini berlangsung di Masjid As-Salam Batam pada Jumat (7/3/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., beserta jajaran pejabat utama Polda Kepri, tokoh masyarakat, dan pimpinan komunitas, termasuk Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Batam, Ust. Anasrudin Albatamy, S.H.I., M.E.D.; Ketua Aliansi Driver Online Batam, Bpk. Djafri Rajab; Ketua Persaudaraan Driver Online Batam, Bpk. Nur Rizky Algafani; serta Ketua Komunitas Andalan Online, Bpk. Feryandi Tarigan.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menekankan pentingnya kebersamaan antara kepolisian, komunitas driver online, dan mahasiswa.

“Acara buka puasa bersama ini bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan. Kami menyadari bahwa para pengemudi online memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat,” ujar Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengemudi transportasi online, seperti persaingan usaha, kesejahteraan, dan keselamatan di jalan. Polda Kepri berkomitmen menjadi mitra bagi mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami akan terus berkomitmen memberikan perlindungan serta menciptakan kondisi yang aman bagi para pengemudi. Jika ada permasalahan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kepolisian agar bisa kita carikan solusi bersama,” tambahnya.

Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menyebarkan informasi di era digital. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar dan selalu memilih sumber informasi yang terpercaya.

Acara buka puasa bersama ini berlangsung dengan penuh kebersamaan. Sebanyak 600 paket nasi kotak dan takjil disiapkan untuk peserta, serta 13 bingkisan untuk perwakilan komunitas. Setelah berbuka puasa, kegiatan dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah, menambah nuansa kebersamaan di bulan yang penuh berkah ini.

 

Penulis : Adi

Editor : Pohan

Sejumlah Kafe di Sei Lekop Batam Langgar Aturan Jam Operasional , Warga Resah

0
Keterangan foto : Sejumlah kafe di dekat Rumah Sakit Elisabeth, kawasan Perumahan Kavling Sei Lekop, Kota Batam, diduga melanggar aturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.(Hendra/Gt)

Batam – batamtimes.co – Sejumlah kafe di dekat Rumah Sakit Elisabeth, kawasan Perumahan Kavling Sei Lekop, Kota Batam, diduga melanggar aturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dari pantauan awak media, kafe-kafe tersebut mulai beroperasi sejak pukul 21.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB dengan suara musik yang sangat keras, mengganggu pasien rumah sakit dan warga sekitar.

Keterangan Foto : Cafe yang sangat dekat dengan rumah sakit Elisabeth,putar musik sangat keras,waktu buka tutup selama Ramadhan tidak jelas.

Seorang warga setempat, Golan, mengungkapkan keresahannya terkait aktivitas kafe seperti Cafe Marbun dan Cafe Gaol yang kerap memutar musik dengan volume tinggi selama bulan Ramadan.

“Musik yang diputar di Cafe Gaol dan Cafe Marbun sangat bising, sehingga sangat mengganggu pasien di Rumah Sakit Elisabeth,” ujar Golan,Jumat,(7/2/2025).

Selain dua kafe tersebut, dua kafe lainnya di kawasan itu juga diduga melakukan hal serupa dengan memutar musik kencang dan beroperasi di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemko Batam.

Menurut aturan yang berlaku , tempat hiburan malam hanya diizinkan buka dari pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB selama bulan Ramadan. Pelaku usaha juga diwajibkan menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan sekitar.

Aturan Pemko Batam dan Sanksi Bagi Pelanggar

Pemko Batam bersama DPRD, kepolisian, dan Kodim telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait jam operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah. Aturan ini merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Batam.

Dalam aturan tersebut, tempat hiburan malam diwajibkan tutup selama lima hari di bulan Ramadan dan dua hari di bulan Syawal, yaitu:

  • H-1 hingga H+2 Ramadan (1, 2, dan 16-17 Ramadan)
  • H-1 hingga H+1 Idulfitri (1 dan 2 Syawal)

Di luar hari-hari tersebut, jam operasional yang diizinkan hanya dari pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB. Selain itu, usaha di bidang kuliner seperti restoran dan rumah makan diwajibkan menutup bagian depan usahanya dengan kain penutup selama siang hari.

Pemko Batam juga telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, BP Batam, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini. Pelanggar akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin usaha, hingga penutupan tempat usaha secara permanen.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, menegaskan bahwa surat edaran sudah didistribusikan kepada seluruh pelaku usaha hiburan malam.

“Kami sudah mendistribusikan surat edaran ini kepada seluruh pelaku usaha hiburan malam dan sektor kepariwisataan. Tim Terpadu akan melakukan pengawasan ketat, dan pelanggar akan ditindak sesuai aturan,” kata Ardiwinata.

Warga Desak Pemko Batam Bertindak

Warga Sei Lekop berharap Pemko Batam segera mengambil tindakan tegas terhadap kafe-kafe yang melanggar aturan ini.

“Pemko Batam atau aparat terkait harus menindak kafe-kafe ini karena suara musiknya sangat keras dan jam operasionalnya mengganggu masyarakat, apalagi selama bulan Ramadan,” tegas Golan.

Dengan adanya pengawasan ketat dan tindakan tegas dari pihak berwenang, masyarakat berharap ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar dapat kembali terjaga.

 

Penulis : Hendra

Editor : Pohan

Polda DIY Gelar Pakta Integritas Rekrutmen Polri Tahun 2025

0
Keterangan Foto : Polda DIY menggelar pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas rekrutmen anggota Polri terpadu tahun 2025.

Jakarta – batamtimes.co – Polda DIY menggelar pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas rekrutmen anggota Polri terpadu tahun 2025 di gedung Anton Soedjarwo Jumat 7 Maret 2025.

Acara ini merupakan bentuk komitmen Polda DIY dalam mewujudkan proses seleksi yang transparan, objektif, dan berintegritas.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, menerangkan, kegiatan dihadiri oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol Adi Vivid, Karo SDM Polda DIY Kombes Pol Uri Nartanti Istiwidayati, panitia penerimaan anggota Polri, pengawas eksternal dan internal, serta peserta seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama beserta orang tua/wali.

“Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan pengambilan sumpah terhadap panitia seleksi, perwakilan peserta seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama beserta orang tua/wali mereka,” ujarnya.

Ihsan menyampaikan, animo pendaftar secara online tahun ini sebanyak 1.995 terdiri dari Taruna/Taruni Akpol 119, Bintara Polri 1790 dan Tamtama Polri 86 pendaftar.

“Sedangkan animo setelah dilakukan verifikasi sebanyak 1.741 dengan rincian Taruna/Taruni Akpol 85, Bintara Polri 1.589 dan Tamtama Polri 67,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Wakapolda DIY menekankan pentingnya menjaga integritas khususnya kepada para panitia dan peserta seleksi.

“Panitia harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) agar menghasilkan personel Polri yang berkualitas,” ungkapnya.

Kepada para pengawas, Wakapolda mengingatkan untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik serta berkomunikasi jika ada kendala tanpa melakukan intervensi terhadap panitia.

Sementara itu, bagi peserta, Adi Vivid berpesan agar mengikuti seleksi dengan sportif dan tidak melakukan kecurangan.

“Kunci keberhasilan adalah latihan, doa, dan percaya diri agar usaha mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa,” tambahnya.

Proses seleksi penerimaan anggota Polri 2025 sendiri telah dimulai sejak 5 Februari 2025 sampai 6 Maret 2025 dengan tahap pendaftaran online dan verifikasi.

“Saat ini dilakukan tahap pakta integritas kemudian pemeriksaan administrasi (rikmin) awal pada 7- 11 Maret 2025,” pungkasnya.

 

Penulis : Tanto

Editor : Pohan

Tinjau Integrated Terminal di Plumpang, BPKN Pastikan Tidak ada Penyelewengan yang Rugikan Konsumen

0
Keterangan foto : BPKN melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan BBM dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan SPBU di Jakarta Timur.(Tanto)

Jakarta – batamtimes.co –  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan BBM dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan SPBU di Jakarta Timur pada Jumat 7 Maret 2025 guna memastikan layanan yang berkualitas bagi konsumen.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, didampingi oleh jajaran anggota BPKN, serta Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini.

Kegiatan dimulai dengan peninjauan di Integrated Terminal Jakarta Plumpang sebagai salah satu pusat distribusi utama, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU 34.13209 di Jl Pemuda, Jakarta Timur.

Menurut Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam proses distribusi BBM, sehingga nantinya dapat memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik. Dengan mengunjungi Terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung bagaimana mekanisme distribusi dijalankan, termasuk pengawasan yang diterapkan,” ujar Mufti.

Dari hasil pengecekannya, Mufti mengungkap bahwa pihaknya sangat menghargai transparansi dan pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga.

Ia berharap Pertamina Patra Niaga menjalankan proses distribusi dengan baik, menjaga kualitas produk, serta memastikan tidak ada unsur penyelewengan yang merugikan konsumen.

“Kami melihat bahwa setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di Terminal BBM sampai ke SPBU itu ada quality controlnya semua. Dengan demikian, saat ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan BBM Pertamina,” urainya.

“Untuk menyakinkan semua pihak. Baik pemerintah, Konsumen dan pelaku usaha, BPKN akan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari semua lembaga independen yang nanti akan keluar rekomendasi yang independen. Sehingga konsumen mendapatkan hak nya yang sesuai,” tambah Mufti.

Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini menekankan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga integritas distribusi serta memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga dengan baik.

”Pertamina Patra Niaga secara konsisten memastikan setiap titik distribusi BBM terjaga kualitasnya melalui pengawasan yang ketat. Kami berupaya keras agar masyarakat selalu menerima BBM yang aman dan sesuai standar. Sinergi dengan BPKN ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kami,” jelas Mia.

Melalui kolaborasi ini, BKPN dan Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

“Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM melalui Pertamina Call Center (PCC) 135,” pungkasnya.

 

Penulis : Tanto

Editor : Pohan

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga