Jakarta – Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi Haroen SH meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengangkat menteri yang diduga terpapar radikal.

“Saat mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden Jokowi harus berhati-hati. Jangan sampai Presiden kecolongan mengangkat menteri yang terpapar radikal,” kata Naldi Haroen kepada wartawan Senin  (7/10/2019).

Naldi Haroen menduga, saat ini sekitar 15 sampai 20 persen pegawai BUMN sudah terpapar radikal. Jumlah ini kata Naldi, akan terus bertambah terus jika pemerintah tidak segera mengatasinya.

“Hal ini terjadi karena pengawasan menteri BUMN yang tidak ketat. Jika hanya dibiarkan orang yang terpapar radikal akan semakin banyak. Jadi pemerintah jangan kasih ruang ke mereka menjalar,” jelasnya.

Naldi Haroen menjelaskan, memberantas paham radikalisme bukan hanya tugas pemerintah semata. Artinya, lanjut Naldi, perlu peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya ini.

“Saat ini, paham radikal sudah top down. Mereka sudah menguasai dari tataran atas baru akan turun kebawah. Ini sangat membahayakan,” jelasnya.

Masih menurut Naldi Haroen, peran ustad, kiyai, habib, ulama serta tokoh Islam yang moderat sangat diperlukan untuk mengcuonter paham radikal ini.

“Paham radikal ini adalah orang-orang yang salah menafsikan ayat dalam Alquran. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan tafsiran ayat-ayat dalam Alquran itu,” ungkapnya.

Menurut catatan BUMN Watch, lanjut Naldi Haroen, pegawai di PT PLN (Persero) saat ini sudah banyak yang diduga terpapar paham radikal. “Meskipun BUMN lain ada. Namun, kami menduga PLN yang terbanyak,” jelasnya.

Dirinya mengingatkan agar Presiden Jokowi dan menteri BUMN yang baru nantinya benar-benar selektif memilih orang-orang akan duduk di jajaran Direksi maupun komisaris BUMN. Sebab, kata Naldi, soko guru ekonomi ini ada tiga. Jika tiga hal ini dikuasai orang-orang terpapar radikal akan berbahaya.

“Soko guru ekonomi ada tiga yakni; koperasi, BUMN dan swasta. Saat ini paham radkaliame itu sudah menjalar ke BUMN,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar seluruh jajaran Direktur BUMN bisa mengidentifikasi benih-benih paham radikal di lingkungan kerjanya.

“Jadi ini para CEO BUMN ini dia mesti harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat. Sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN, khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius Selasa (12/3/2019).

Dijelaskan Suhardi, BUMN memiliki 2 juta pegawai di seluruh Indonesia. Bila lingkungan kerjanya tidak diperhatikan dengan seksama, mereka bisa terinfiltrasi penyebaran paham radikal dan terorisme. Karena penyebaran paham tersebut bisa masuk dari mana saja.

“Untuk itu tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut, bagaimana cara menghindari nya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan dengan apa yang kita jelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerahan buat mereka, dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

(red/Tanto)

Jakarta – Permintaan pencabutan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) kepada Presiden Jokowi atau Jokowi yang didengungkan sejumlah kelompok termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai tidak ada korelasinya dengan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam memberantas korupsi.

ICW menilai penghargaan itu perlu dicabut bila Jokowi menolak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

“Tidak terlihat lagi sosok antikorupsi pada Presiden Jokowi, karena tidak menyelamatkan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

Menurut ICW, penghargaan itu layak dicabut dari Presiden Jokowi bila menolak menerbitkan Perpu. Perpu ini dianggap dapat menyelamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia sebab bisa menganulir Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan

Pernyataan ICW itupun dipatahkan salah satu organ pendukung Jokowi. Mereka menganggap, Presiden Jokowi adalah orang yang sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi.

“Saya kira, tidak ada korelasinya antara penghargaan yang diterima Jokowi dengan UU KPK yang sedang dipolemikkan oleh berbagai pihak,” kata Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal MS Senin (7/10/2019).

Menurut Darmizal, penerbitan Perpu KPK merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Seyogyanya dalam penerbitan Perpu KPK tersebut tidak perlu diintervensi oleh pihak manapun.

“Mau menerbitkan Perpu KPK atau tidak, Presiden Jokowi tentu sudah mempertimbangkan banyak hal. Jadi hak Presiden itu tidak perlu diganggu apalagi sampai ada penekanan ini dan itu,” jelasnya.

Darmizal mencontohkan, komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi di negara tidak perlu diragukan lagi. Karena, lanjut Darmizal, Jokowi sangat berkomitmen pada kepastian hukum. Terutama pemberantasan korupsi, beliau tidak melakukan intervensi apapun saat KPK menetapkan para menterinya menjadi tersangka.

“Terkadang saya berpikir keras, alangkah sulitnya mencari kekurangan Jokowi. Oleh karenanya beliau punya komitmen tinggi, teguh dan berani, terutama dalam pemberantasan korupsi ditanah air. Hanya sapu bersih yang mampu membersihkan lantai yang kotor”.

Ditambahkan Darmizal, bisa kita lihat bersama saat eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi tersangka KPK pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe. Adalagi kasus teranyar, dalam kasus eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi pak Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap KPK.

Dirinya menyarankan semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi yang akan mempertimbangkan baik buruknya Perpu KPK.

“Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan Perpu KPK. Mari kita hormati keputusan beliau itu, apapun hasilnya nanti,” pungkas Darmizal.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA, Shanti Poesposoetjipto, menegaskan tidak akan mencabut penghargaan itu dari Jokowi. “Kami lebih fokus kepada hal yang menunjang pemberantasan korupsi, ketimbang menanggapi hal-hal yang sifatnya politis,” terang Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA, Shanti Poesposoetjipto, pada Senin (7/10/2019).

Menurut Shanti, BHACA memiliki misi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengurangi kesenjangan pemahaman terhadap korupsi.

BHACA sendiri masih menemui kesenjangan pemahaman tersebut baik di level pemerintahan maupun masyarakat umum.

“Kami lebih peduli ke sana dulu, karena banyak masyarakat luas di lingkungan pemerintahan, di sektor swasta, masih ada kesenjangan pemahaman tentang korupsi,” jelas Shanti.

Terkait konsistensi Jokowi dalam semangat anti-korupsi, Shanti memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa Jokowi kini adalah Presiden RI. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih rakyat untuk menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia.

“Yang milih kita-kita juga. Kalau mau menegakkan demokrasi, mari kita hormati Presiden, menjaga stabilitas negara,” ungkap Shanti. “Jangan kita terbawa pandangan yang terlampau sempit.”

(red/Tanto)