Batam- Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH, MH menanggapi pemberitaan Sistem Zonasi di Batam yang dinilai merugikan anak didik.

Menurut Nuryanto, sistim zonasi dalam pendidikan sangat bagus namun dengan catatan harus seimbang jumlah sekolah dan anak didik di suatu wilayah.

“Saya sangat yakin setiap daerah belum terpenuhi semua, apakah sudah ada standar berapa jumlah SMA, SMP, dan SD di suatu kecamatan, juga belum diketahui,” ujar Nuryanto Senin (10/6/2019).

Dikatakannya lagi, untuk terlaksananya Kebijakan ini, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan dan mempersiapkan sara prasarana agar maksud dan tujuan sistem zonasi tercapai, sehingga memenuhi kebutuhan untuk anak didik.

“Anak-anak harus mendapatkan hak pendidikan SD, SMP, SMA, khususnya yang ada di Nongsa. Apalagi sudah ada lahannya, pemerintah tinggal mengusulkan saja, anggaran ke DPRD Insh Allah dewan pasti setuju apalagi untuk pendidikan,” tegas ketua DPRD Batam.

“Untuk mewujudkan itu, menurut saya lebih cepat lebih baik. Itu tergantung Pemko, kami siap menindaklanjuti,” tutupnya.

(red/monitor Riau. Com)

Batam- DPRD Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengagumi pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang jauh lebih tinggi pencapaian targetnya ketimbang di daerahnya.

Demikian diungkap anggota Komisi C DPRD Serdang Bedagai, Hari saat melakukan kunjungan kerja bersama rekannya ke DPRD Kota Batam, belum lama ini. “Menarik di Batam, banyak sumber PAD dario industri. Kami minder PAD hanya Rp1,4 triliun PAD hanya tercapai 10 persen saja dari ABPD.

Makanya kami butuh informasi soal pajak hiburan, seperti restoran dan perhotelan,”ujarnya. Ia mengakui, pemasangan program tapping box saja sering tidak diterima masyarakat di Sergang Bedagai. Apalagi, katanya, pemasangan inovasi pajak online lainnya.

“Pemasangan tapping box saja kami letakkan di satu restoran tapi begaduh dulu sama si tukang jualan. Mungkin kalau ada KPK mensosialisasikan baru mereka takut,”ungkap Hari.

Ditempat yang sama, Kabag Humas dan Protokol DPRD Kota Batam, Taufik. R menyampaikan PAD di kota Batam cukup signifikan disumbang dari beberapa sektor pajak, seperti BPHTB sebanyak Rp240 an Miliar.

Selain itu, juga ada PBB, Hotel dan Restoran dan lainnya seperti pajak parkir dan hiburan.

“Dalam rangka mengenjot dan meningkatkan PAD dari sektor pajak, Batam ini sudah ditetapkan sebagai Pilot Project KPK sekitar 7 bulanan lalu untuk penerapan pajak online. Tetapi sistem monitoringnya dibangun dibawah pengawasan KPK. Mekanismenya diwajib pajak ada alat monitor semua transaksi objek pajak,”kata Taufik dihadapan anggota DPRD Sergang Bedagai.

Dijelaskannya, Batam menggandeng KPK untuk sosialisasi kepada wajib pajak yang ada di Batam. KPK juga menegaskan, kata Taufik, kewajiban pajak tidak bisa ditawar-tawar.

“Terakhir dicanangkan pajak online ini sudah dilauching oleh KPK. Upaya selanjunya mengekstensifikasi wajib pajak. Validasi data objek pajak agar selalu update data. PBB ada namanya bulan panutan PBB. Tingkat kecamatan melakukan sosialisasi dan melakukan pembayaran PBB pada saat itu,”tutupnya. 

(red/Karimun tidak. com)

Batam —Pemerintah akhirnya menunda operasional jabatan Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh Walikota Batam karena masih memerlukan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Putusan itu diambil melalui rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian dengan agenda Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kemenkeu, Selasa sore (7/5/2019).

Sebelumnya jajaran pemerintah Kota Batam beserta DPRD Kota Batam dan Kadin  Batam serta sejumlah pemangku kepentingan lannya  telah melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR di Senayan.

Menanggapi putusan pemerintah tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan bahwa pihaknya menunggu aturan perundangan yang mengatur mengenai Ex-Officio Kepala BP Batam.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut, dia menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian yang mendalam terkait hal itu.

“Kita menunggu regulasinya, kita tidak mau Batam dijadikan bahan uji coba, harus ada kajian dan itu sudah clear saat dilaksanakan. Apapun kepetusannya akan kita terima, tetapi sebelum ada regulasi sebaiknya Ex- Officio ditunda,” kata Nuryanto, Selasa (7/5/2019).

Sedangkan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajaguguk menilai regulasi yang bakal dipakai sebagai landasan hukum Ex- Officio ternyata masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

“Dan semua itu teryata baru wacana dan barus sekedar gagasan yang belum berdasarkan aturan yang jelas,” kata Jadi usai mengikuti konsultasi tersebut.

Selain itu, Jadi juga mempertanyakan alasan diubahnya PP 46 Tahun 2007 sebanyak dua kali.

“Kenapa diubah PP itu, kenapa bukan PP yang diamanatkan UU Pemda pasal 360 ayat 4 yang mengatur keikutsertaan daerah di KPBPB ini juga menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, perubahan PP 46 terkesan dipaksakan, padahal jelas-jelas tidak selaras dengan UU Pemda tersebut,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa untuk operasional pelaksanaan Ex-Officio diperlukan peraturan teknis mengenai benturan kepentingan (Kementerian PAN dan RB) dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BP Batam (Dewan Kawasan Batam).

Menurut Susiwijono, pelaksanaan kebijakan jabatan Kepala BP Batam dijabat Ex-Officio oleh Walikota Batam perlu diatur dalam perubahan PP Nomor 46 tentang KPBPB Batam sebagaimana diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 (RPP Perubahan Kedua PP Nomor 46 Tahun 2007).

“Dalam perubahan PP 46 ada 6 substansi pengaturan Ex-Officio agar kebijakan tersebut tidak melanggar UU Pemerintahan Daerah yang melarang Kepala Daerah merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, karena Kepala BP Batam bukan merupakan pejabat negara berdasarkan UU ASN dan tidak diatur dalam UU KPBPB,” katanya

Batam – Rapat paripurna ke-9 DPRD Kota Batam gagal digelar pada Kamis (2/5/2019). Penyebabnya lebih dari separuh anggota legislatif tak hadir.

Rencananya, paripurna hari ini akan membahas Ranperda perubahan Perda no. 6 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah sekaligus pengambilan keputusan.

Selain itu mereka juga membahas penutupan masa persidangan II sekaligus masa pembukaan persidangan III tahun sidang 2019.

Sekretaris Dewan DPRD Kota Batam, Asril, memberikan laporan jika peserta rapat paripurna yang tidak hadir mencapai lebih dari setengah jumlah keseluruhan anggota dewan.

“Kehadiran anggota dewan dari 50 anggota dewan yang hadir hanya 20 orang, dan yang belum hadir berdasarkan absen ada 30 orang,” ungkapnya.

Sebelum dibubarkan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan sempat diskors dua kali. Skors pertama diberikan 10 menit dan skors kedua diberikan 5 menit.

“Oke skors saya cabut, sekarang saya persilahkan, sekretaris dewan menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan,” katanya.

Iman juga sempat menanyakan kemana anggota lainnya, sehingga tidak hadir dalam rapat paripurna ini. “Yang hadir di sini, kemana ini semua anggota fralsi?” tanyanya.

Terkait anggota fraksi yang tidak hadir, anggota DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho mengatakan hal itu wajar saja terjadi.

“Sebenarnya saya sudah sempat mengusulkan untuk rapat paripurna diundur, minimal setelah pleno kecamatan. Karena momen saat ini wajar mereka tidak maksimal karena mereka juga berjaga dengan rawannya kecurangan (penghitungan suara) di kecamatan,” pungkasnya.