Batam –Pemerintah Kota (Pemkot) Batam tetap melakukan kegiatan sembako murah di berbagai kawasan di Kota Batam. Padahal, kegiatan yang digelar bertepatan di penghujung kampanye untuk pemilu 2019 ini, dinilai rawan disusupi agenda politik oleh mereka yang ikut dalam kontestasi politik ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sebelumnya DPRD Kota Batam dalam rapat Paripurna telah meminta Pemkot Batam untuk menunda kegiatan pemberian sembako murah ini. Mereka minta, kegiatan itu dilakukan setelah pelaksanaan pemilu selesai.

Hal itu, guna menghindari dimanfaatkannya agenda tersebut untuk kepentingan caleg tertentu. Dengan tetap dilaksanakannya kegiatan pembagian sembako murah ini, lanjut Udin, menandakan kalau Pemkot Batam tidak konsisten mendukung jalannya pelaksanaan pemilu yang lancar.

“Artinya mereka (Pemkot Batam) tidak konsisten, padahal sudah diminta untuk tidak memberikan sembako sebelum pemilu berakhir,” ujar Udin saat ditemui di kantornya, Selasa (9/4).

Lebih lanjut, Udin juga mempertanyakan pemberian sembako ini yang masih mengharuskan masyarakat membayar sebesar Rp 50 ribu untuk setiap paketnya. Padahal, agenda tersebut telah menggunakan anggaran.

Menurut Udin, seharusnya pemberian sembako itu dilakukan cuma-cuma karena memang anggarannya sudah tersedia. “Masyarakat harus membayar, kemana uang tersebut juga kita tidak tahu. Seharusnya tidak perlu lagi masyarakat membayar,” jelas Udin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan, pemberian sembako murah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Meskipun pemberian sembako murah ini dilakukan menjelang pemilu, Amsakar mengaku hal tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye dan sebagainya.

“Tidak ada yang kita dramatisir, politisir. Justru kita sambil ingatkan masyarakat agar pelaksanaan pemilu berjalan kondusif,” ungkap Amsakar.

Terkait dengan permintaan DPRD Kota Batam agar pemberian sembako murah dilakukan setelah pemilu, hal tersebut tidak menjadi kesepakatan. Karena, permintaan tersebut diajukan tidak berkaitan dengan agenda Paripurna saat itu.

Sebelumnya, persoalan pembagian sembako murah ini telah mengemuka sejak beberapa waktu belakangan. Dimana saat itu, ditemukan indikasi adanya permainan yang melibatkan ASN di lingkungan Pemkot Batam. ASN yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan di Batam terindikasi tidak menyalurkan kupon sembako murah sebagaimana mestinya.

Pembagian sembako murah di Kecamatan Sungai Beduk belum lama ini, didapati masyarakat yang tidak mendapatkan kupon sembako, padahal jumlah massa yang mengantri masih banyak. Anehnya paket sembako yang berada di lokasi tersebut justru tidak dibagikan dan dibawa kembali.

“Saya tanya kenapa tidak dibagikan, alasan (Seklur) Sekertaris Lurah hanya sesuai kupon saja, itu masih banyak warga yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho yang turun langsung menyaksikan pembagian sembako ini.

Kondisi tersebut, sempat membuat para camat dan lurah di Kota Batam dipanggil di Kantor DPRD Kota Batam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, mereka diminta untuk berlaku netral sebagaimana mestinya.

(red/Jawapos)

Batam – Kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dinilai harus segera direvisi. Sebab, selain karena telah menjadi produk hukum daerah, perda ini hanya mengamanahkan penundaan selama setahun.

“Ini kan (Perda Nomor 7 Tahun 2017) sudah jalan dua tahun. Makanya harus direvisi. Kecuali dalam klausul perda ada aturan tambahan yang menyebutkan perda bisa ditunda selama dua tahun,” ujar anggota Komisi I DPRD Batam Sukaryo, Selasa (12/3).

Diakuinya, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2017 ini diyakini tidak akan memakan waktu yang lama. Sebab revisi perda hanya dilakukan pada PPJU. Mekanismenya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan revisi ke DPRD Batam, selanjutnya dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam dan terakhir diparipurnakan.

“Revisi gak lama, asal ada kesepakatan kedua instansi yakni Pemko dan DPRD. Selan-jutnya, kita laporkan ke gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi, tak perlu lagi kita tunda-tunda,” jelas Sukaryo yang juga ketua Bapemperda DPRD Kota Batam.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando mengakui, penundaan penerapan pajak yang berulang kali akan menimbulkan penilaian yang negatif. Oleh sebab itu, ia juga mengusulkan agar perda tersebut direvisi.

(red/BTP)

BATAM- Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Aman menyarankan Pemerintah Kota Batam untuk membentuk dana “Biaya Operasional Sekolah Daerah” (Bosda) untuk membiayai anak-anak kurang mampu, Senin (08/04/19) di Kantor DPRD Kota Batam.

Aman dalam keterangannya mengatakan, berbicara tentang pendidikan di Kota Batam merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Batam yang sangat krosial dan perlu perhatian serta penanganan yang sangat serius, karena masih banyaknya ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, karena faktor biaya.

“ Pendidikan anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang sangat krosial dan Kami berharap pemerintah bisa MoU dengan sekolah swasta untuk memberikan pendidikan gratis, “terang Aman.

Ia menegaskan, sampai saat ini pemerintah Kota Batam belum melakukan kerjasama dengan sekolah swasta untuk menerima siswa dengan biaya gratis bagi anak yang tidak mampu.

“ Sampai sekarang belum ada MoU dengan sekolah swasta untuk biaya gratis yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui dana Bosda, “lanjutnya.

Lanjutnya dari DPRD Kota Batam sendiri sudah memberikan surat kepada Pemerintah Kota Batam untuk  menghadirkan sekolah swsta untuk bekerjasama menyediakan sekolah gratis bagi anak tidak mampu yang ditanggung melalui dana Bosda.

“ Kalau Kita ingin menyelesaikan masalah pendidikan di kota Batam ini teratasi yaitu dengan cara sekolah swasta yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan kota Batamdengan memberikan bantuan  dana bos, yang berasal dari pemerintah pusat dan dananya masuk kesekolah masing-masing  sebagai supporting kepada anak-anak tidak mampu, “ tuturnya.

Aman menekankan alasan dibentuknya dana Bosda karena karena pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar masyarakat.

“ Jangan sampai anaka-anak Kita ada yang tidak bisa sekolah, gara  -gara tidak bisa bayar SPP dan jangan sampai anak-anak Kita sekolah di Swasta  ndak diijinkan untuk  ikut ujian gara-gara  sppnya tidak  lunas atau  jangan sampai juga karena  tidak bayar SPP karena orang tuanya memang tiak punya karena rapotnya ditahan karena  tidak bayar disekolah swasta sehingga ada yang ijasahnya ditahan karena tak bisa bayar SPP  sampai Dia lulus, kan kasihan kalau begitu, “ papar Aman.

Selain itu Aman juga meminta pemerintah Kota Batam memperhatikan insentif guru swasta menegah kebawah, yang gajinya dibawah UMK Batam agar lebih fokus dalam melakukan proses belajar dan mengajar.

“Dan ini yang jadi persoalan dan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam untuk pemberian insentif dana kepada guru sebagai  bukti kepemihakan pemerintah terhadap guru-guru Kita, agar lebih fokus mengajar, “tutup Aman.

(red/ter)