Batam –batamtimes.co – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sengketa tersebut diajukan dari beberapa daerah, yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Dengan keputusan ini, proses hukum terkait Pilkada di Kepri resmi berakhir.
“Dalam putusan MK, semua permohonan sengketa di Kepri mengalami dismissal atau ditolak,” ujar Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, pada Kamis (6/2/2025).
Penolakan sengketa ini membuka jalan bagi KPU untuk segera menetapkan calon kepala daerah terpilih di masing-masing daerah. Kabupaten Lingga telah lebih dulu menggelar pleno penetapan pada 5 Februari 2025.
Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan pleno penetapan pada hari ini, 6 Februari 2025. “Lingga sudah menetapkan calon terpilihnya semalam. Siang ini Batam dan Bintan akan melakukan pleno penetapan,” tambah Indrawan.
Setelah pleno, kepala daerah terpilih diwajibkan menyerahkan dokumen hasil penetapan kepada DPRD masing-masing. Proses ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2025.
“Kami akan menyerahkan berkas, SK keputusan, dan berita acara penetapan kepada pimpinan DPRD setempat,” jelas Indrawan.
Lebih lanjut, Indrawan menyebutkan bahwa tahapan ini menjadi bagian terakhir dari kewenangan KPU dalam proses Pilkada. Sedangkan, mengenai jadwal pelantikan, hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami hanya bertugas sampai menyerahkan berkas kepada DPRD setempat. Soal pelantikan yang direncanakan pada 20 Februari, kami belum tahu pasti karena itu diputuskan melalui Perpres,” ujarnya.
Dengan berakhirnya proses sengketa di MK, pelantikan kepala daerah terpilih di Kepri diperkirakan akan dilaksanakan bersamaan dengan daerah lain yang tidak mengalami sengketa. Sesuai informasi yang beredar, pelantikan direncanakan berlangsung pada 20 Februari 2025.
Penulis : Hendra
Editor : Pohan
