Jakarta – batamtimes.co – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono. Desakan ini didasarkan pada anggapan bahwa Menteri KKP lebih berpihak kepada kepentingan oligarki dibanding kesejahteraan nelayan dan ekosistem laut Indonesia.
Rusdianto menilai Menteri KKP gagal dalam mengawasi pembangunan pagar laut di berbagai wilayah pesisir, seperti Tangerang, Bekasi, Maros Sulsel, Serang, Lampung, Bali, dan Sidoarjo. Ia menyebut pembangunan tersebut dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga berpotensi melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Kami melihat pembangunan pagar laut ini berjalan tanpa pengawasan yang ketat dari Kementerian KKP, padahal Dirjen Tata Ruang Laut memiliki kewenangan untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri KKP lebih sejalan dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang banyak berpihak pada oligarki,” ujar Rusdianto dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Menteri KKP juga dianggap tidak konsisten dengan instruksi Presiden Prabowo, terutama dalam hal pencopotan pagar laut dan perlindungan ekosistem pesisir. Rusdianto menuding bahwa kebijakan Menteri KKP, seperti ekspor pasir laut, reklamasi, dan ekspor benih lobster, lebih menguntungkan korporasi besar daripada nelayan kecil.
“Selama ini, Menteri KKP menghidupkan oligarki di laut yang menghisap dan menghabiskan ikan-ikan di Indonesia. Kebijakannya selalu menguntungkan perusahaan besar, sementara nelayan semakin terpinggirkan. Bahkan, ekspor benih lobster hanya diberikan kepada enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan orang-orang Menteri KKP,” tambahnya.
Rusdianto menegaskan bahwa pencopotan Menteri KKP adalah langkah mendesak untuk menyelamatkan sektor kelautan dan perikanan. Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk melibatkan akademisi dan aktivis nelayan dalam menentukan sosok pengganti yang lebih kompeten dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.
“Menteri KKP harus berasal dari kalangan yang memahami perikanan dan kehidupan nelayan, bukan dari kalangan yang hanya berpihak pada oligarki. Jika Menteri KKP saat ini tetap dipertahankan, maka kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut akan semakin terancam,” tutup Rusdianto.
Penulis : Adi
Editor :Pohan
