Jakarta,batamtimes.co- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai meletakkan fondasi baru bagi kemandirian ekonomi Indonesia, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengatakan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan teknis dan program yang belum terselesaikan. Penilaian juga harus mempertimbangkan arah kebijakan dan fondasi pembangunan untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2026.
Menurut dia, agenda penting pemerintahan Prabowo adalah mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung pada impor pangan, ekspor bahan mentah, dan sumber pertumbuhan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Wilayah di luar Pulau Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun, sedangkan Pulau Jawa 48,2 persen.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan agenda Indonesia-sentris mulai mendapatkan pijakan,” katanya.
Namun, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai modal yang masuk. Pemerintah harus memastikan investasi menghasilkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberi nilai tambah bagi daerah.
Di sektor pangan, kebijakan digeser dari sekadar mengamankan pasokan menjadi memperkuat produksi dalam negeri. Proyeksi neraca pangan 2026, produksi delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit, mencapai 72,91 juta ton, di atas kebutuhan nasional 68,22 juta ton. Stok beras pemerintah per Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen dan menyesuaikan HPP gabah untuk menjaga pendapatan petani. Menurut Rusdiansyah, kemandirian pangan harus dibuktikan lewat produktivitas, distribusi efisien, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani, bukan hanya stok.
Transformasi industri juga disoroti. Danantara diarahkan mengoptimalkan aset dan investasi negara agar SDA menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen Rp225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi di pertambangan, energi, hingga pertanian.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri,” ujarnya.
Infrastruktur dan SDM menjadi fondasi lain. Irigasi menjangkau lebih dari 9.000 kilometer, dibangun 3.500 jembatan, dan ditangani 2.228 kilometer jalan daerah. Sebanyak 265 Sekolah Rakyat beroperasi di 131 kabupaten/kota untuk lebih dari 45.000 anak, plus renovasi hampir 90.000 sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi investasi SDM dan menggerakkan ekonomi lokal lewat petani, nelayan, koperasi, dan UMKM.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diplomasi Prabowo dinilai penting untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi, dengan tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat agar dirasakan seluruh rakyat,” pungkas Rusdiansyah.
Reporter : Tanto
