Batam – Bandar Udara Internasional Hang Nadim melakukan penyemprotan disinfektan sebagai langkah preventif penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Batam. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Himbauan Kewaspadaan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) pada hari Senin (16/3/2020) kemarin.

Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam Suwarso, mengatakan kegiatan sanitasi ini dilaksanakan pada Senin malam agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang saat jam operasional bandara berlangsung.

“Target pelaksanaan penyemprotan disinfektan ini dijadwalkan setelah seluruh penerbangan selesai. Dan karena salah satu maskapai mengalami delay, jadi baru bisa dilaksanakan pukul 22.20 WIB hingga pukul 02.00 WIB,” kata Suwarso.

Lokasi penyemprotan dilakukan di beberapa lokasi dan peralatan. Dimulai dari pintu masuk keberangkatan, 4 mesin X-ray, check in area (termasuk 24 meja konter), tiang-tiang, kaca informasi, toilet dan eskalator. Kegiatan ini dilanjutkan pada Selasa (17/3) pagi dengan target lokasi yang akan disanitasi antara lain 9 ruang tunggu bandara beserta toiletnya.

“Sebenarnya kegiatan pembersihan mulai dari pengepelan dan pengelapan reel eskalator merupakan pekerjaan rutin rekan-rekan Cleaning Service (CS) sejak pukul 05.00 WIB setiap paginya. Namun karena munculnya Covid-19, semakin kami tingkatkan frekwensi dan kualitasnya, serta menambah tenaga kebersihan,” lanjut Suwarso.

Dikatakannya, pihaknya menambah tenaga kebersihan dari 40 orang menjadi 60 orang, yang merupakan gabungan dari CS, Aviation Security, dan diawasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Fungsi KKP sangat krusial dalam pengawasan, karena cara kerja petugas penyemprotan harus sesuai dengan prosedur, mulai dari pencampuran cairan hingga cara penyemprotan itu sendiri,” jelas Suwarso.

Suwarso dan tim menargetkan kegiatan penyemprotan ini dilakukan dua kali, yakni sebelum dan sesudah jam operasional bandara, dan dijadwalkan untuk 3 hari sekali. Sedangkan kegiatan pembersihan akan rutin dilakukan setiap hari.

“Ada masukan dari penumpang untuk menambah hand sanitizer di semua ruang tunggu. Tetapi, karena adanya keterbatasan, untuk saat ini masih kami letakkan di beberapa titik saja,” ungkap Suwarso.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam surat edarannya telah memerintahkan seluruh penanggung jawab kebersihan gedung-gedung/aset di bawah penguasaan BP Batam untuk meningkatkan kebersihan dan sanitasi ruangan dan lingkungan secara periodik, yakni tiga hari sekali. Ia juga mengimbau untuk mengerahkan petugas kesehatan yang terampil dan menggunakan disinfektan yang sesuai dengan standar medis.

Bandara Internasional Hang Nadim juga telah memasang alat pendeteksi suhu tubuh otomatis atau thermal detector, beserta thermal gun di setiap pintu kedatangan penumpang pesawat domestik maupun internasional.

(red/BP Batam)

Batam – DPRD Kota Batam meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan kerja yang menewaskan Rihat Aruan di galangan kapal Bandar Abadi Batam, Tanjunguncang, Sabtu (14/3/2020) lalu.

Anggota DPRD Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, penyebab kecelakaan kerja maut yang menewaskan satu orang korban dan melukai tujuh pekerja ini harus diselidiki secara valid.

“Disnaker dan polisi harus memeriksa dan melakukan investigasi yang komprehensif,” katanya, Senin (16/3/2020).

Sehingga lanjutnya, ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Selanjutnya kata dia, kepolisian dan Disnaker juga harus bisa memastikan penyebab kecelakaan kerja tersebut.

Apakah murni kelalaian pihak perusahaan, karena tidak menyediakan alat safety yang benar dan sesuai standar atau justru kesalahan pekerja.

“Kalau pihak perusahaan terbukti lalai dan tidak menyediakan safety yang benar, maka harus diberikan sanksi,” tegas politikus Hanura itu.

Terlebih kecelakaan kerja maut seperti ini lanjut Utusan, bukan kali pertama terjadi di Batam. Banyak pekerja meninggal karena minimnya alat safety.

Selanjutnya dari aspek hukum ketenagakerjaan tambah Utusan, pihak perusahaan harus menyelesaikan segala hak dan pembayaran yang bersifat normatif kepada pekerja melalui ahli warisnya.

“Sehingga keluarga yang ditinggal bisa mendapatkan hak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Saya selaku anggota DPRD Batam turut prihatin atas kejadian ini,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, menyatakan hal sama.

Ia meminta perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas insiden kecelakaan kerja tersebut.

“Kalau saya melihatnya ini kelalaian perusahaan. Ketika proses kerja yang tidak sesuai standar keamanan, ditambah lagi pengawasan yang kurang,” kata Aman.

Kecelakaan kerja di Batam ini lanjutnya, sudah berulang kali terjadi di Batam.

Beberapa waktu lalu juga terjadi dan menyebabkan korban meninggal dunia.

“Penyebabnya sama, pihak perusahaan tidak menyediakan alat safety yang benar sesuai standar,” jelasnya,

Hal ini kata Aman, semakin membuktikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap safety untuk para pekerja sangat kurang.

“Kita harap sistem pengawasan dari disnaker lebih ditingkatkan. Karena kalau Disnaker diam, perusahaan cenderung tidak mematuhi peraturan terkait keselamatan pekerja (K3) tersebut,” bebernya.

Komisi IV lanjutnya akan memanggil pihak perusahaan.

“Akan segera kita jadwalkan,” tegasnya singkat.

(red/batampos)

Batam – Komisi IV DPRD Kota Batam memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Pendidikan kota Batam, Hendri Arulan mempresentasikan petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Kota Batam rencananya akan diadakan mulai Mei 2020 mendatang. Pendaftaran online dan offline jadwal pelaksanaannya diadakan pada 4-11 Mei 2020.

“Pengumuman penetapan pada 13 Mei 2020,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri saat melakukan presentasi petunjun teknis (Juknis) di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (9/3/2020).

Seperti diketahui, proses PPDB kerap menimbulkan persoalan di Kota Batam hampir setiap tahunnya. Dalam pertemuan itu, terdapat jalur pendaftaran PPDB SMP tahun ajaran 2020/2021 dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya jalur prestasi 30 persen, zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen dan perpindahan 5 persen.

“Kami buat pertemuan ini agar setiap tahun tidak muncul lagi permasalahan yang besar terhadap PPDB ini,” ujar Pimpinan Rapat sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Bobi Alexander Siregar, Senin (9/2/2020).

Ia juga menyarankan Komisi IV bersama Disdik dan sekolah swasta duduk kembali bersama seperti ini sebelum pelaksanaan PPDB. Dan menurutnya penting untuk mengurai persoalan-persoalan yang ada selama ini.

“Selain itu jangan lagi menerima siswa tapi sekolahnya tak ada. Sehingga siswa menumpang,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Yunus berharap, sekolah swasta dapat mengejar mutu, sehingga menjadi unggulan dan pilihan orang tua murid.

“Sehingga jadi kejaran orang. Untuk SD 80 persen zona, 5 persen perindahan ortu, 15 persen afirmasi. Saya tak sepakat 5 persen itu. Perpindahan orangtua hampir tidak tercapai. Karena perpindahan tugas biasanya polisi, kejaksaan, PNS dan lain sebagainya,” kata Yunus.

(red/Tribun Batam)

Batam – Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin (24/2/2020) siang ,tidak cukup Kourum sejumlah anggota DPRD Kota Batam mangkir sehingga rapat paripurna.Sempat diskors sebanyak dua kali hingga akhirnya dibatalkan,Skor pertama selama 5 menit dan skor kedua 10 menit.

Dari 50 anggota DPRD Kota Batam, yang hadir cuma 26 orang saja dan yang tidak hadir sebanyak 24 orang. Rapat itu dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin dan didampingi oleh ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad.

Muhammad Kamaludin mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dinyatakan apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tengang waktu masing-masing tidak boleh dari 1 jam.

“Apabila pada akhir waktu penundaan rapat kuorum belum juga terpenuhi maka pimpinan rapat dapat menunda paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Maka badan Musyawarah agar menjadwalkan kembali agenda rapat pada hari ini,” ucap politisi Nasdem itu.

Rapat paripurna itu rencananya adalah membahas tiga poin. Pertama, laporan Pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sekaligus pembentukan Pansus dan pengambilan keputusan.

Kedua, Laporan Pansus pembahasan Ranperda, perubahan Perda no 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota batam tahun 2016-2024 sekaligus pengambilan keputusan. Ketiga, laporan reses DPRD masa persidangan 2 tahun sidang 2020.

(red/hln)