8.6 C
New York
Wednesday, April 22, 2026
spot_img
Home Blog Page 889

Kakansar Sambangi Camat Bunguran Timur Tingkatkan Penanganan SAR

0

Natuna (BT) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) Natuna, Mexianus Bekabel, S.Sos sambangi Kantor Camat Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis (25/97/2019) Siang.

Rangkul Prabowo Cs dalam Koalisi, Jokowi Pelihara Api dalam Sekam

0

Jakarta – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, dalam sistem pemerintahan yang disebut koalisi sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, kata dia, koalisi yang salah justru akan merepotkan presiden sendiri dikemudian hari.

Saiful Anam menambahkan, koalisi gemuk juga tidak efektif dalam pemerintahan dengan konsep presidensiil Indonesia. Selain itu, masih kata dia, juga akan menimbulkan kecemburuan bagi koalisi yang telah lama dibangun.

“Pak Jokowi ini kan serba ewuh pakewuh. Dia orang yang santun. Maunya digandeng semuanya,” kata Saiful Anam Kamis (25/7/2019).

Dirinya mengingatkan, agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II tidak perlu ditambah lagi. Karena, lanjutnya, koalisi parpol pengusung Jokowi saat Pemilu berlangsung sudah kuat.

“Saya kira pak Jokowi tak perlu menambah parpol untuk koalisi lagi. Justru, kalau pak Jokowi memasukan parpol yang bersebarangan saat Pilpres dia akan seperti memelihara api dalam sekam dan suatu saat bisa ‘membakarnya’,” ujarnya Saiful Anam.

Dirinya menambahkan, jika Jokowi merangkul partai Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN dalam koalisi dikhawatirkan akan ada perpecahan diantara parpol pendukung Jokowi yang telah solid sejak Pilpres lalu.

“Saya khawatir jika mereka (kubu Prabowo) masuk koalisi justru akan terjadi keretakan. Karena, partai pendukung Jokowi sudah berdarah-darah memenangkan Jokowi saat Pilpres,” pungkasnya.

 

(red/Tanto)

Bocor, Kapal Nelayan Nyaris Tenggelam SAR Natuna Intercept

0

Natuna (BT) Kapal nelayan Ruslan (40)  kapasitas 3 Gros Ton nyaris tenggelam setelah mengalami kebocoran dihantam ombak di perairan laut Penagi, Kabupaten Natuna,Kepri Kamis (25/07/2019) pukul 11.15 wib.

Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam Komitmen Bangun Zona Integritas

0

Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui BUBU Hang Nadim Batam dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam bersama KSOP Khusus Batam melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bandar Udara International Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Sekupang Batam di Balairungsari lat. 3 BP Batam pada Kamis (2/7/2019) pagi.

“Ini kegiatan yang diharapkan memajukan Batam kedepan, ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat dan pengacu untuk berkarya secara professional, lebih bersih lebih terintegritas hingga kedepannya menciptakan suatu wilayah yang maju,” kata Anggota 1/Deputi bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto di sela kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas.

Pencanangan tersebut disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri dan otoritas terkait di kawasan Bandara dan Pelabuhan merupakan bagian dari kesungguhan BP Batam dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BP Batam di manapun berada.

“Harapannya misi membangun batam bisa tercapai lebih cepat dengan secara bertahap merubah paradigma lama kepada arah yang lebih positif di masa depan dan kita semua bisa berusa lebih baik utamanya berdoa supaya kita mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Pihaknya terus berupaya melaksanakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.

“berbagai hal telah BP Batam laksanakan seperti perekrutan SDM secara terbuka dan melalui tes, promosi dan mutasi pejabat melalui asessesment, melaksanakn pengembangna SDM dengan melanjutkan program belajar, kemudian bagi pejabat BP diwajibkan menyerahkan LHKPN, juga hal – hal pelayanan berbasis IT yang kita miliki seperti di mal pelayanan publik adalah untuk meminimalisir perbuatan yang tidak dianjurkan antara konsumen dan pemberi layananan ,” terangnya.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam Barlet Silalahi mengaku antusias atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang melibatkan pihaknya. Ia pun menghimbau agar seluruh elemen baik intansi pemerintah dan otoritas terkait maupun masyarakat memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan.

“mungkin ada yang melihat hal-hal yang tidak pas atau mungkin ada informasi, tolong diteruskan ke kami dan tolong juga disosialisasikan dengan masyarakat pengguna jasa bahwa dengan kondisi yang ada ini masyarakat juga supaya tidak memulai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan kita harus saling mendukung, saling keterkaitan sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

Senada Kepala KSOP Khusus Batam, Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan zona integritas di kawasan Bandara. Hal ini menurutnya akan meamberikan jaminan pelayanan yang baik dan dua arah.

“Kami sangat berkomitmen dan apabila hal-hal perlu kami benahi kami siap membenahi demi terwujudnya pelayanan yang bersih, baik dan tentunya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan di wilayah Bandar Udara Hang Nadim Batam,” imbuhnya.

Adapun pada kesempatan tersebut, seluruh otoritas terkait yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Sekupang membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia. Pertama, bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait lainnya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut. Kedua, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut. Ketiga membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut.

 

 

(red/Humas Badan Pengusahaan Batam)

Pemko Batam meraih penghargaan KLA 2019

0

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2019 tingkat Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penghargaan diterima oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam, Umiyati dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise kepada  di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/2019).

Kepada seluruh para penerima penghargaan, Yohana memberikan ucapan selamat dan berharap tahun depan bisa lebih baik lagi. “Penghargaan ini adalah bentuk komitmen Negara untuk menjamin perlindungan anak, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak,” sebut Yohana.

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Predikat Pratama diraih oleh 135 Kabupaten/Kota. Predikat Madya diraih 86 kota dan 23 Kabupaten/Kota meraih predikat Nindya. Untuk predikat Utama diraih oleh tiga Kota.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam, Umiyati menyebut penghargaan yang diterima meningkat dari Predikat Pratama di tahun 2018 ke Predikat Madya. Peningkatan ini menurutnya sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam hal pemenuhan hak anak dan peduli dalam  penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan dalam hal membangun fasilitas untuk anak.

“Dengan diterimanya penghargaan ini kita berharap peran pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pemerintah dan peduli terhadap hak-hak anak. Semoga tahun akan depan prestasi bisa lebih ditingkatkan,” paparnya.

Umi menambahkan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama penilaian mandiri terhadap 24 indikator oleh masing-masing kabupaten/kota secara daring. Yang melakukan penilaian adalah tim yang terdiri dari tim independen dan tim dari kementrian/lembaga terkait yang melakukan verifikasi administrative, verifikasi lapangan dan verifikasi final.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leby N Rosalin mengatakan jumlah kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 meningkat 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 247 kabupaten/kota yang meraih penghargaan dan di tahun 2018 hanya 177 kabupaten/kota.

 

 

(red/HP)

Presiden Joko Widodo menerima delegasi Hyunday Motors Group

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah pejabat pemerintah menerima delegasi Hyunday Motors Group yang terdiri dipimpin oleh  Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/7/2019) pagi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Hartarto yang dalam kesempatan itu mendampingi Presiden Jokowi kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas rencana investasi Hyundai di Indonesia hingga masa depan teknologi di dunia otomotif.

“Di dalamnya termasuk electric vehicle (kendaraan listrik), fuel cell vehicle, autonomous vehicle (kendaraan otonom), bahkan industri ini sedang mempertimbangkan flying vehicle. Jadi pembahasan seputar teknologi,” jelas Menperin usai pertemuan.

Sementara terkait dengan rencana investasi, Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, bahwa hal itu sedang dalam studi. Airlangga menjelaskan, bahwa Hyundai sedang melakukan survei kawasan untuk dijadikan pabrik di Indonesia, dan permintaan terkait insentif fiskal.

Demikian pula soal nilai investasi, menurut Menperin, masih dibicarakan karena tergantung skenario yang akan dilakukan perusahaan otomotif asal Korea Selatan itu.

“Presiden menanggapi secara positif terkait industri otomotif karena ini salah satu yang menjadi andalan untuk ekspor Indonesia ke depan,” sambung Ailangga saat ditanya mengenai respon Presiden Jokowi atas rencana Hyundai itu.

Menperin menjelaskan, Hyundai menargetkan 40 persen dari produksi mereka di Indonesia nantinya akan diekspor. Sedangkan sisanya 60 persen untuk pasar domestik. Namun ekspor ke mana, lanjut Menperin, dirinya mengaku belum disampaikan karena masih dalam studi.

Sementara terkait pemberian insentif fiskal, Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, sedang dibicarakan. Namun Menperin mengingatkan, terkait dengan skema impor itu, Indonesia sudah punya perjanjian perdagangan dengan Korea, ASEAN-Korea, dan ASEAN-China, kemudian dengan India juga sedang dalam penjajakan.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu adalah Menperin Airlangga Hartarto, Sekretariat Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Sementara delegasi dari Hyundai Motors Group yang datang adalah Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, Senior Vice President Youngtack Lee. 

 

 

(red/setkab)

BP Batam Tarik Investor Taiwan

0

Batam – BP Batam terus berusaha menggenjot investasi di Batam dengan melakukan promosi ke Taiwan, memenuhi undangan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei mengikuti kegiatan Indonesia Investment Business Forum (IIBF) sebagai rangkaian dari acara Taiwan ASEAN India Strategic Investment Partnership Forum yang diselenggarakan di kota Taipei dan Hsinchu, Taiwan pada tanggal 22 – 25 Juli 2019.

Dalam Investment Business Forum tersebut BP Batam yang diwakili oleh Kepala subdit Promosi, Ferdiana Sumiartony menyampaikan paparan peluang investasi di Batam termasuk fasilitas dan insentif lainnya dengan status Batam FTZ yang akan didapat bagi investor apabila membuka usahanya di Batam.

Sampai dengan tahun 2018 investasi dari Taiwan di Batam terdapat 16 projek dengan nilai investasi 44,154 juta USD menyerap tenaga kerja lokal sekitar 2000 pekerja. Pada semester I tahun 2019 telah masuk investasi baru dari Taiwan, yaitu dari perusahaan Pegatron sebesar 40 juta USD yang akan membuka lapangan kerja sebesar 1800 tenaga kerja lokal.

Kepala KDEI, Didi Sumedi dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan kesempatan dengan adanya trade war antara China dan Amerika, yang berakibat adanya rencana relokasi usaha perusahaan yang beroperasi di China keluar China.

“Berinvestasi di Indonesia tidak hanya berpeluang memasuki pasar Indonesia sebesar 270 juta jiwa tetapi juga berpeluang untuk memasuki pasar sebesar 4,7 Milyar penduduk dengan adanya perjanjian bilateral dengan beberapa negara seperti India, China, Pakistan, Chili, dll maupun dengan ASEAN dengan total market capital sebesar 47.7 Triliun USD, merupakan 50% dari GDP dunia,” katanya.

Sementara Executive Director of Market Development Department, TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), James K.J. Chen mengakui Indonesia merupakan Promosing Land untuk investasi jangka panjang dan saatnya berinvestasi di Indonesia.

Hari pertama kegiatan, delegasi berkesempatan untuk mengunjungi perusahaan Pegatron yang telah membuka salah satu lini produknya di Batam yang diresmikan pada tanggal 9 Juli 2019.

Rombongan diterima oleh Charles Lin Chief Financial Officer dan jajaran. Pada kesempatan tersebut Charles Lin menyatakan bahwa alasan memilih Indonesia untuk mengembangkan usaha Pegatron karena Indonesia memiliki sumber daya yang baik dan juga merupakan waktu yang tepat bagi Pegatron untuk berinvestasi.

“apabila iklim usaha di Batam cukup kondusif, dan biaya logistik cukup kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan fasilitas di Batam bisa sebesar fasilitas Pegatron di Shanghai atau Suzhou, dimana kapasitas produksinya bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 50.000 tenaga kerja,” terangnya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinandar mengapresiasi atas pelaksanaan investment business forum tersebut. Ia menyatakan hasil forum itu mendapat respon yang positif dari salah satu asosiasi di Taiwan di bidang Electrical & Electronic, dan berjanji membawa rombongan pengusaha Taiwan berkunjung ke Batam pada awal bulan September tahun ini.

“Hasil pertemuan one on one dengan perusahaan terbesar di Taiwan penghasil produk smart devices juga tertarik menanamkan modalnya di Batam dan akan melakukan kunjungan ke Batam untuk melihat secara langsung iklim investasi di Batam,” imbuhnya.

Ia pun meyakini pihaknya optimis jika terealisasi investasinya di Batam akan mendorong perekonomian Batam semakin bergairah sehingga pertumbuhan ekonomi di Batam diharapkan dapat kembali melebihi pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang pernah dicapai di masa lalu.

 

(red/Humas Badan Pengusahaan Batam)

DPRD Provinsi Kepri meminta Plt Gubernur untuk dapat melakukan konsolidasi internal

0

TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri khususnya PLt Gubernur Kepri untuk dapat melakukan konsolidasi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Yangmana, konsolidasi internal Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri ini harus dilakukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH di Tanjungpinang,Rabu (24/7).

“Sebagai pengawas Pemerintah ya kami tidak ada hak untuk memberikan masukan atau apa,hanya saja saya minta kepda Plt Gubernur Provinsi Kepri untuk segera melakukan konsolidasi internal,” tegas Jumaga.

Melalui konsolidasi internal ini, Jumaga yakin akan meningkatkan dan menguatkan jalannya sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Kepri.

Apalagi dengan kondisi Kepri saat ini, banyak pembangunan yang dilakukan sehingga dengan konsolidasi intensif dapat menyelesaikan segala persoalan yang menghambat percepatan pembangunan yang ada.

“Saya yakin dengan semakin solid hubungan di pemerintahan akan meningkatkan kinerja di pemerintahan tersebut juga” ungkap Jumaga.

 

 

(red/diskominfo)

Pertimbangan Keamanan, Pemerintah Tutup Sementara KBRI di Sana’a, Yaman

0

Atas pertimbangan itu, pada 17 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, Republik Yaman.

“Menutup sementara dan menghentikan kegiatan operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, Republik Yaman,” bunyi diktum KESATU Keppres tersebut.

Selanjutnya tugas dan fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, Republik Yaman, menurut Keppres tersebut dilaksanakaan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesiadi Muscat, Kesultanan Oman.

Seiring dengan itu, menurut Keppres ini, alokasi anggaran untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, Republik Yaman dihentikan sementara, dan memindahkan personel di kedutaan tersebut pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Kesultanan Oman.

Keppres ini menyebutkan, pembukaan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana’a, Republik Yaman dapat dilakukan jika situasi dan kondisi setempat sudah kondusif.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 itu.

 

 

(red/Pusdatin)

Mexi Terima Kunker Assisten Deputi Navigasi dan Keselamatan, Tinjau Fasilitas SAR Natuna

0

Natuna (BT) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Mexianus Bekabel, S.Sos menerima kunjungan kerja Assisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI, bidang Kemaritiman, Ali Sibro Malisi, dikantor SAR Jalan Adam Malik, Bandarsyah, Ranai, Natuna, Kepri, Rabu (24/07/2019) siang.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga