Surabaya– Prajurit dan PNS Korem Bhaskara Jaya, sengaja dikumpulkan di Aula Makorem. Di lokasi itu, mereka diberikan pemahaman mengenai Pembinaan RTRW gna terwujudnya wilayah pertahanan yang berkualitas dalam rangka kepentingan pertahanan negara.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Teritorial Korem, Mayor Inf A. Wakhid yang hadir mewakili Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E. Kamis, (18/7/ 2019) kepada Batam times.

“TNI-AD merupakan komponen utama kekuatan pertahanan negara di darat. Untuk itu, kita harus dapat memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita,” ujar Kasiter. “Terutama dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan terhadap NKRI,” imbuhnya.

Pemberdayaan wilayah negara seperti yang berlangsung saat ini, kata dia, sengaja dilakukan guna mempersiapkan wilayah, sekaligus mengatur pembangunan sedini mungkin.

 “Pastinya, jika semua itu bisa dilakukan dengan baik, pertahanan negara akan dapat terdukung,” ungkapnya.

Senada, Pasi Wanwil teritorial Korem, Mayor Arh Iwan menambahkan, sosialisasi dan penyusunan RTRW merupakan suatu hal yang wajib dan sangat penting untuk dilakukan oleh prajurit TNI-AD.

  “Selain penyamaan persepsi, RTRW juga sangat berkaitan dengan fungsi dari pertahanan,” jelasnya.

Penyusunan RTRW, kata dia, pada umumnya berpedoman pada juklak yang sudah ditentukan. Namun, belum terdapat adanya keseragaman dalam bentuk format maupun esensi isi di dalamnya.

  “Sehingga, implementasinya juga belum terintegrasi secara baik dengan tata ruang wilayah yang ada berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh Pemerintah,” katanya.

  Ia berharap, dengan adanya sosialisasi yang berlangsung di Aula Makorem saat ini, mampu memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan secara mendalam terkait berbagai hal yang merujuk pada RTRW.

            “Maka, ke depan nanti para peserta akan lebih mamahami berbagai macam hal yang ada di daerahnya, baik itu menyangkut tentang jenis tanah, bencana alam, curah hujan, pulau-pulau di wilayah, daerah tempur, hingga luas daerah yang dapat dipahami dan dikuasai,” pintanya.

(red/Kapenrem 084/Bhaskara Jaya, Mayor Inf Prasetyo Agung Budi, S. T)

Jakarta – Meskipun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik (Pasal 12 UU ASN).

Namun kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 sampai Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.

Data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) menetapkan sebanyak 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018 s/d Juni 2019).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengemukakan, dari jumlah 991 ASN itu, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik.

“Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” kata Ridwan dalam siaran persnya Selasa (23/7) petang.

Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) pada tanggal 4–10 Juli 2019. Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.

Kepala Biro Humas BKN itu mengingatkan, ketentuan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ia menyebutkan, terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas, yaitu:

Pertama, jenis pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang meliputi: Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye; Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon; Memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Terlibat kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa : Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” jelas M. Ridwan.

Kedua, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi: sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Terhadap pelanggaran itu, menurut Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, sanksi yang diterapkan dapat berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; hingga Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

(red/Humas BKN) 

Jakarta – Jaringan Kiyai Kampung Sumatera Barat, (Relawan Jokowi-MA) berharap kepada Presiden RI Ir Joko Widodo, agar berkenan mengikutsertakan tokoh-tokoh Minangkabau dalam kabinetnya 2019-2024. Meskipun perolehan suara 01 pada Pilpres April lalu di Sumbar jauh dari harapan.

“NKRI ini dibangun dari semua elemen, agama, suku, dan profesi. Kami berharap jangan lihat dari hasil Pilpres kemarin, akan sangat bijak kita melihat peran orang Minang pada masa perjuangan kemerdekaan dan sebelumnya, khususnya kontribusinya terhadap NKRI,” kata Koordinator Jaringan Relawan Kiyai Kampung Sumbar, H Sulaiman Tanjung, Rabu (23/7/2019).

Tanjung menjelaskan, Jaringan  Kiyai Kampung yang merupakan Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di Sumbar, menilai amat tepat pak Jokowi memilih Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJo HM. Darmizal MS sebagai orang Minang agar membantu beliau di Kabinet.

“Darmizal memahami kejuangan dan tokoh yang egaliter,” ujarnya.

Tanjung mengatakan, beberapa alasan lainnya yang patut menjadi pertimbangan usulannya selaku kordinator Kyai Kampung Sumbar, dianrranya; Pertama, Darmizal, dengan karakter kerja kerasnya sesuai dengan pak Jokowi.

Kedua, Ketum ReJO, sebagai organ Relawan Jokowi-Amin dengan jaringannya diseluruh tanah air bahkan di luar negeri.

Ketiga, konsisten dengan pendiriannya. Keempat, alasan lainnya adalah Darmizal sebagai pendiri Partai Demokrat yang rela berhenti dari Pimpinan Komwas PD untuk mendirikan RèJO bagi kemenangan Jokowi-Amin.

“Kami sebagai Relawan Jaringan Kyai Kampung di Sumbar sudah berikhtiar untuk kemenangan Jokowi-Amin. Selanjutnya, kami berserah diri kepada Allah SWT. Semoga do’a kami di Ijabah,” demikian Sulaiman Tanjung menjelaskan.

Sebelumnya, Angku Datuak Bandaharo Kayo Tampuak Tangkai Alam Minangkabau di Nagari Tuo Pariangan Batusangkar berharap Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dapat memilih menteri yang akan membantu kinerjanya selama 5 tahun kedepan.

Angku Datuak Bandaro menambahkan, dalam menyusun kabinet, pakJokowi benar-benar dengan pertimbangan yang sangat matang yang mengedepankan azaz manfaat untuk kebaikan semata.

Untuk mewakili wilayah barat, Angku menyebut sosok pengusaha sekaligus politisi senior HM Darmizal MS sosok yang tepat dipilih Jokowi jadi menteri. Dengan latar belakang relawan dan pengusaha, Darmizal akan mampu membantu presiden Jokowi yang bekerja serba cepat dan detil dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

“Pak Darmizal adalah tokoh minang yang bijaksana dan loyalitas tinggi. Kami sebagai pribadi danpimpinan kaum adat di Minangkabau merasayakin, jika pak Jokowi berkenan menjadikan Darmizal sebagai pembantu, dia akan amanah dalam menjalankan tugasnya,” demikian Angku Datuak Bandaro menjelaskan, Senin (8/7/2019).

(red/Tanto)