Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan industri telekomunikasi PT Pasifik Indotama (PAKTEL) pada Senin (8/7/2019) sore. Pertemuan ini diterima langsung oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawady di Ruang Rapat Kepala BP Batam.

John Lester selaku President Director PT Pasifiktel Indotama (PAKTEL) mengatakan, perusahaannya tertarik untuk merelokasi antena satelit ke Batam karena lokasinya yang strategis.

“Asia Satellite Internet Exchange Limited (ASIX) yang merupakan pemegang saham pasar Hong Kong Group, yang memiliki teleport satelit besar baru-baru ini memutuskan untuk menjual lahan yang menampung 11 antena satelit besar dengan diameter 6-15 meter. Sehingga, kami membutuhkan ruang untuk merelokasi antena satelit tersebut lebih-kurang satu hektar. Untuk merelokasi tentunya butuh banyak persiapan dan kemudahan akses terutama transportasi, dan Batam memiliki kemudahan tersebut.” Jelas Lester.

Untuk relokasi sendiri, Lester menambahkan, selain Batam terdapat 2 daerah lainnya yang akan mereka sambangi, yaitu Filipina dan Malaysia. Ia menegaskan, bahwa Batam merupakan pilihan pertama yang Ia dan timnya sepakati.

“Batam kami rasa sempurna untuk melakukan relokasi ini selain karena lokasi strategisnya adalah minimnya gedung pencakar langit yang dapat menghalau akses ke satelit di luar angkasa.” Katanya.

Selain ketersediaan lahan yang cukup untuk menampung 11 antena satelit besar, PT PAKTEL juga memerlukan fasilitas penampung daya beserta genset listrik dan bangunan yang akan dijadikan sebagai kantor, pusat jaringan kontrol, infrastruktur IT, serta menampung peralatan stasiun satelit di darat. Rencananya, apabila bisnis ini terlaksana, PT PAKTEL akan menyerap 50-100 tenaga kerja yang terdiri dari insinyur dan teknisi.

PT PAKTEL sendiri merupakan didirikan di Republik Indonesia pada tahun 1995 yang berpusat di Jakarta dengan satu kantor cabang di Balikpapan, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini bergerak di layanan jaringan telekomunikasi, dengan spesialisasi dalam outsourcing dan menawarkan solusi jaringan lengkap. PT PAKTEL telah memiliki lisensi untuk Very Small Aperture Satellite (VSAT), Internet Service Provider (ISP), Network Access Provider (NAP), dan Radio Trunking.

Menanggapi hal ini, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady memberikan dukungannya kepada bisnis yang dimaksud.

“Kami akan memberikan tiga pilihan. Pertama, BP Batam akan merelokasi lahan untuk PT PAKTEL. Kedua, PT PAKTEL dapat menggunakan bangunan yang dimiliki oleh BP Batam yang telah dilengkapi peralatan dan tower. Dan yang terakhir, menggunakan fasilitas IT Center BP Batam. Masing-masing dari pilihan ini tentunya menguntungkan dari sisi yang berbeda. Tapi yang pasti, kami mendukung penuh bisnis ini.” Terang Edy.

Edy berharap dapat mendapatkan daftar kebutuhan investasi PT PAKTEL secepatnya agar kerjasama ini dapat segera terlaksana.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh  Chief Technology Offcer PT PAKTEL Ishaq H Ansyah, Kepala Kantor Lahan BP Batam Imam Bachroni, Direktur Aset BP Batam Dendi Gustinandar, Plh. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BP Batam Sylvia Malaiholo, dan Kepala Biro Umum BP Batam Ilham Eka Hartawan.

(Humas Badan Pengusahaan Batam)

Siaran Pers
Nomor : 49 /SP-A5.3/7/2019Batam – Badan pengusahaan (BP) Batam melalui Unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) gelar sosialisasi percepatan pengembangan kebijakan prioritas investasi dan ekspor serta peningkatan pelayanan frontliners di Balairung sari BP Batam, pada Senin (8/7/2019) Pagi.

Pelaksanaan Ini guna memberikan informasi dan pemahaman maupun implementasi kebijakan pengembangan investasi yang baik bagi perusahaan dan pembekalan substansi untuk pelayanan frontliners dalam standart pelayanan yang berkualitas.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady menyampaikan dalam sambutannya untuk peningkatan investasi BP Batam mengandalkan pelayanan frontliner. Untuk saat ini, BP Batam memiliki 3 unit frontliner yakni Klinik berusaha untuk mempermudah penyelesaian masalah berusaha, OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah perizinan investasi, dan Garda sebagai pengawal investasi.

“Pada pengajuan investasi para frontliner harus dibekali dengan pengetahuan yang luas mengenai investasi tersebut, sehingga pengaju dapat menerima informasi yang lengkap dan jelas agar tidak menjadi kesalahapahaman dikemudian hari. ” Ujar edy.

Ia menambahkan bahwa BP Batam saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan investasi dan ekspor guna menggenjot investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kota Batam. Satgas tersebut terdiri dari empat bagian yakni garda restrukturisasi dan revitalisasi investasi, garda pengawalan percepatan, garda penyelesaian operasional investasi dan atau ekspor, terakhir garda evaluasi dan pengembangan investasi baru dan ekspor. Kedepannya garda ini diharapkan bisa mempercepat investasi dan ekspor

Ia menambahkan bahwa salah satu fasilitas yang diberikan untuk investasi yakni insentif bagi pelaku usaha. Insentif ini terdiri dari fiskal dan non-fiskal. Dalam hal ini, Fiskal berarti bebas bea masuk dan bebas PPN. Tiap tahunnya BP Batam mendapatkan biaya investasi dari APBN bagi FTZ yang merupakan insentif fiscal. Sedangkan Non fiscal, seperti suku bunga, pembiayaan, kemudahan perijinan lahan dan pengurusan ijin lalu lintas barang.

Pada kesempatan ini, Turut hadir Kasubdit Luar Negeri BKPM, Sri Endang Novitasari selaku salah satu narasumber. Sri Endang menyampaikan pada paparannya, bahwa saat ini pemerintah sangat fokus pada perbaikan kemudahan berusaha yang spesfik dalam bentuk perbaikan pelayanan perizinan.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5% pada tahun 2018 namun masih rendah dibandingkan beberapa negara kompetitor lainnya seperti Vietnam, Filipina dan Myanmar. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya realisasi investasi dan defisit neraca perdagangan di Indonesia” jelas sri.

BKPM perupaya terus memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia. BKPM telah mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk fokus dalam tiga hal yaitu perbaikan proses perizinan investasi, debottlenecking realisasi investasi yang terkendala, dan perbaikan iklim investasi” Ujar Sri

Adapun 6 sektor prioritas investasi pemerintah indonesia yakni Infrasuktur (Transportasi, Jalan Tol, Kawasan Ekonomi Khusus,Kawasan Industri) , Industri Manufaktur (berorientasi ekspor, substansi impor dan industri bernilai tambah) , Maritim (Perikanan), Agrikultur, Pariwisata dan Industri Gaya hidup (ekonomi kreatif dan ekonomi digital).

Benediktus Dwi Hari Prasetyo, Staff Khusus Kementerian Perekonomian menyampaikan selaku narasumber bahwa BP Batam sedang mengembangkan IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission) yang merupakan penyederhanaan dari OSS.

Ia menjelaskan Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP mengenai OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” Ujar Benediktus.

“Dalam hal ini, regulasi sudah diperbaiki dalam konteks tata kelola yang lebih luas. PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah” ujar Benediktus.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwianto Eko Winaryo, Plh. Direktur PTSP Evi Bangun, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, Lucky Agung Binarto, Anggota Kelompok Kerja IV Satuan Tugas Kemenko Perekonomian, Dyah Purbandari, dan lebih dari 60 peserta pelaku usaha.

(red/Humas BP Batam)