Bupati Hamid : Keluhkan Tidak Tersedianya Kapal Pengangkut BBM Satu Harga Ke BPH Migas

0
255

Batamtimes.co – Natuna – Bupati Abdul Hamid Rizal pemerintah Kabupaten Natuna menuturkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Badan Pengangkut Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Ruang rapat Lantai IV BPH Migas di Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) siang.

Terdapat 4 (empat) titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga, yang tersebar di wilayah Kabupaten Natuna.

Diantaranya SPBU Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, dikelola oleh PT. Bintang Utara Mandiri, SPBU di SKPT Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga, dikelola oleh PT. Sunarco, SPBU di Kecamatan Serasan yang dikelola oleh PT. Sindu Widyatama dan SPBU di Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut yang dikelola oleh PT. Rafafa Putra Natuna.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Hamid Rizal saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Badan Pengangkut Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Ruang rapat Lantai IV BPH Migas di Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) siang.

Undangan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati Natuna nomor 540/Migas-SETDA/2019 tanggal 13 September 2019, disurati Bupati Natuna kepada Kepala BPH Migas.

Adanya sejumlah kendala yang dihadapi Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di wilayah Kabupaten Natuna. Tidak tersedianya kapal pengangkut BBM standar yang dapat mendistribusikan BBM ke Pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna.

Hamid menjelaskan pendistribusian BBM tersebut masih menggunakan kapal-kapal kayu dan menggunakan drum-drum plastik. Sehingga sangat beresiko tinggi terhadap terjadinya bahaya kebakaran mengancam korban jiwa dan rawan kecelakaan tenggelam kapal-kapal kayu pengangkut bahan bakar solar ke Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Pulau Laut, sebut Hamid dalam suratnya.

Bahkan pihaknya mencatat, sejauh ini telah terjadi insiden kecelakaan terhadap kapal pengangkut BBM Satu Harga diwilayah Kabupaten Natuna, yang sebagian diantaranya menyebabkan korban jiwa.

Kata Hamid ketersediaan BBM dilokasi tersebut tidak dapat continue, karena sistem Delivery Order (DO) untuk pembelian BBM yang diterapkan oleh PT. Pertamina, terkadang SPBU tidak beroperasi, karena persoalan keuangan internal yang mundur. Sehingga belum dapat melaksanakan DO ketika stock BBM habis.

Selain itu potensi gelombang tinggi di Perairan Kabupaten Natuna yang bisa mencapai ketinggian 5 meter, juga menjadi kendala tersendiri. Sehingga tidak kondusif untuk aktifitas transportasi laut guna mendistribusikan BBM Satu Harga ke antar Pulau.

Kendala yang terakhir, tambah Hamid Rizal, belum adanya kewenangan yang jelas Pemerintah Daerah dalam legalitas pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyalur BBM Satu Harga.

Karena melihat konstelasi kewenangan daerah menurut undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 secara jelas menyangkut urusan pengelolaan Sumber Daya Alam dibidang Minyak dan Gas Bumi, ungkapnya.

Dalam rapat pertemuan tersebut, PT. Pertamina berjanji akan membuat kajian lebih lanjut dengan PT. Pertamina Patra Niaga, tentang masalah dan solusinya, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna.

Sesuai amanat undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 8 ayat 2, yaitu Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang menyangkut komoditas vital dalam memenuhi hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, apabila dimungkinkan dalam pengangkutan BBM menggunakan Kapal PELNI, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PT. Pertamina Patra Niaga, selaku BU Izin Usaha Pengangkutan Migas. Dan akan menyampaikan laporan kepada Pemerintah terkait fasilitas sarana yang digunakan.

Melalui rapat koordinasi dipimpin Komite BPH Migas, Hendry Ahmad, dihadiri Kemenko Kemaritiman, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga.

Hamid Rizal berharap kedepan tidak ada lagi kendala untuk menyangkut pendistribusian BBM Satu Harga diwilayah perbatasan Natuna.

Sebab masyarakat Natuna, khususnya berada diwilayah perbatasan NKRI terdiri dari Pulau-pulau, sangat terbantu dengan adanya program BBM Satu Harga pemerintah Jokowi. Terlebih bagi para nelayan sangat membutuhkan BBM jenis solar untuk keperluan melaut.

(Red/Pohan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here