Oleh : Asistent Profesor Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, SH,.MH.
Artikel singkat ini penulis Bung Hersit ingin mengulas dan mengajak advokat untuk bersatu menuju kepastian hukum dan ujian marwah pasca putusan ketuk palu PK MA nomor ; 57/PK/TUN/ 2026.
Kenapa Putusan Ini Penting?
Mahkamah Agung melalui PK No. 57 PK/TUN/2026, 4 Mei 2026, mengabulkan seluruh permohonan Peradi pimpinan Prof. Otto Hasibuan. Sekaligus membatalkan Putusan Kasasi 189 K/TUN/2024 dan SK Menkumham AHU-0000859 & AHU-0000883 Tahun 2022. Sengketa 4 tahun yang menguras energi advokat resmi ditutup.
Dualisme kepengurusan selama ini membuat publik bingung, Kartu Tanda Anggota (KTA) mana yang sah ? MoU ke siapa? Kepastian hukum profesi officium nobile terganggu.
Pertanyaan “Peradi yang mana?” kini dijawab Mahkamah Agung (MA).
Artikel ini membedah 3 hal : logika hukum PK 57/2026, makna erga omnes, dan tugas Peradi pasca-putus.
1. Anatomi PK 57 PK/TUN/2026
Kronologi Singkat:
PTUN DKI 2022 kabul sebagian → PT TUN 2023 menguatkan → MA Kasasi 2024 menolak → PK 2025-2026 kabul semua. Ini bukti upaya hukum luar biasa memang jalan terakhir keadilan.
Amar Pokok:
a. Mengabulkan PK Peradi Otto Hasibuan
b. Membatalkan Putusan MA 189 K/TUN/2024, 29 Okt 2024
c. Membatalkan SK Menkumham AHU-0000859 & AHU-0000883/2022
d. Memerintahkan Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan Otto 2020-2025 tiga Majelis hakim spesialis TUN, YM Suharto, Hari Sugiharto, Yodi Martono Wahyunadi.
2. Makna Erga Omnes : Mengikat Semua Pihak.
Putusan TUN hasil PK ini bukan hanya untuk para pihak. Sifatnya erga omnes mengikat Menkumham, pengadilan, kejaksaan, BPN, kampus, BUMN, bahkan publik.
Dampak Praktis:
– Instansi wajib mengakui KTA dan SK Peradi Otto Hasibuan sebagai yang sah
– Dualisme administrasi harus selesai
– Kepastian hukum advokat terjaga, akses keadilan rakyat aman
Analoginya: jika SK Rektor dibatalkan PTUN, semua fakultas wajib tunduk. Tidak boleh ada fakultas “bandel”.
3. Dari Menang Perkara ke Menang Marwah: Tugas Peradi ke Depan
1. Bersatu: Putusan ini harus jadi “air wudhu” penyatu. Energi yang habis untuk ribut internal, kini waktunya turun gunung membela rakyat.
2. Konsolidasi DPC: Ketua Wilayah dan DPC wajib sosialisasikan PK 57/2026 ke pengadilan dan pemda agar tak ada lagi keraguan.
3. Perkuat Fungsi Sosial: PKPA gratis, pos bantuan hukum, dampingi UMKM dan pesantren. Ini yang dinanti rakyat. Peradi = rumah keadilan, bukan rumah sengketa.
Kesimpulan, PK MA 57/2026 adalah titik akhir secara hukum. Dualisme administratif selesai, kepastian hukum advokat dipulihkan. Kini tinggal itikad baik semua pihak menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi.
Penulis : Akademisi senior, pakar hukum pidana dari FH UNMA Banten, Perkumpulan Anggota Ahli & Dosen Republik Indonesia (PADRI), Wasekjen DPN PERADI Bidang Kajian Hukum & Perundang-Undangan, Waketum DPP IKADIN Bidang Sosial & Masyarakat, Ketua DPC PERADI Pandeglang, Ketua DPC IKADIB Kab.Tangerang,Kabid. Hukum DPP PRTS, Ketua Presidium IKA- UIC Jakarta.
