Batam- batamtimes.co – Penertiban bangunan ilegal di Bengkong Palapa Atas sempat diwarnai ketegangan ketika keluarga pemilik bangunan berusaha menghalangi tim terpadu yang datang dengan alat berat. Mereka bahkan mencoba memprovokasi warga sekitar agar turut bersimpati. Namun, setelah petugas berhasil mengeluarkan seluruh barang dari dalam rumah, bangunan permanen tersebut akhirnya dibongkar paksa.

Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan tanah antara Ruslina Limbong, pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan Rispa Lambok Nababan yang mengaku sebagai pemilik lahan berdasarkan pengelolaan dan aktivitas berkebun. Ruslina membeli tanah kavling tersebut pada tahun 2015 dan mendapatkan SHGB dari BPN Batam pada 2018. Namun, pada 2017, Rispa mendirikan bangunan di lokasi yang sama, meskipun telah mendapat teguran,Seperi yang dikutip media ini dari ombudsman kepri.

Upaya penyelesaian di tingkat RT dan RW sejak 2017 tidak membuahkan hasil. Ruslina kemudian melaporkan kasus ini ke BP Batam pada 2021 untuk menertibkan bangunan yang berdiri di atas lahannya. Namun, permohonan ini tak kunjung ditindaklanjuti, bahkan seorang oknum pejabat Ditpam BP Batam sempat meminta biaya penertiban sebesar Rp80 juta. Karena hanya mampu membayar Rp30 juta, permintaan Ruslina ditolak dan penertiban tidak dilakukan.

Merasa diperlakukan tidak adil, Ruslina mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Ombudsman kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Direktorat Pertanahan BP Batam, Kepala BPN Batam, serta Kepala Ditpam BP Batam, dan menemukan adanya maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan penertiban.

Ombudsman juga memfasilitasi mediasi antara kedua pihak, melibatkan RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Namun, Rispa tetap bersikeras mengklaim tanah tersebut meski tidak memiliki dokumen legalitas. Tawaran ganti rugi bangunan dari Ruslina pun ditolak.

Setelah melalui berbagai tahapan, Ombudsman Kepri merekomendasikan agar Ditpam BP Batam segera melakukan penertiban. Dengan melibatkan tim terpadu dari Satpol PP, Kepolisian, dan TNI, penertiban akhirnya terlaksana pada 23 Oktober 2024.

Ruslina Limbong mengaku bersyukur atas keputusan tersebut dan mengapresiasi kerja Ombudsman Kepri yang telah menuntaskan sengketa lahan yang ia hadapi selama bertahun-tahun. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam pelaksanaan eksekusi ini.

Penulis : Adi

Editor : Pohan

Batam – batamtimes.co –  Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam terpilih, Li Claudia Chandra, menghadiri acara silaturahmi dengan pejabat dan pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Kantor Wali Kota Batam.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, serta sejumlah pejabat lainnya, Amsakar menegaskan pentingnya kerja sama dan kesolidan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih kompak dan terarah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah untuk terus membangun Batam dengan menitikberatkan pada program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia juga menekankan agar tidak ada lagi perpecahan di antara pejabat Pemko Batam. Menurutnya, segala dinamika politik yang terjadi saat Pemilu harus ditinggalkan demi kepentingan bersama.

“Jangan ada faksi-faksi lagi. Narasi-narasi yang berkembang saat Pemilu kemarin harus kita tinggalkan. Saatnya kita bersatu untuk membangun Batam bersama-sama,” tegasnya.

Selain itu, Amsakar mengingatkan agar pejabat tidak terjebak dalam spekulasi terkait jabatan dan lebih berfokus pada tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

“Yang lebih penting adalah fokus pada pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Amsakar menyampaikan bahwa dirinya dan Li Claudia Chandra telah berkomitmen untuk bekerja maksimal demi kemajuan Batam.

“Kami sudah mewakafkan diri untuk bekerja sebaik-baiknya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus membangun Batam, terutama yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam agenda pembangunan, Amsakar memastikan program infrastruktur akan terus berjalan dengan penekanan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti penyelesaian masalah banjir.

“Kita akan segera menyelesaikan masalah ini agar masyarakat dapat merasakan perubahan yang nyata,” katanya.

Terkait dengan perombakan struktur pejabat, Amsakar menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menyebut bahwa akan ada perombakan, terutama pada posisi camat dan lurah, agar mereka lebih responsif dalam menangani permasalahan warga.

“Kami akan merombak struktur pejabat, terutama camat dan lurah yang siap untuk langsung turun tangan mengatasi permasalahan masyarakat,” jelasnya.

Amsakar dan Li Claudia Chandra berharap, dengan kekompakan dan kebersamaan seluruh jajaran Pemko Batam, mereka dapat mengatasi berbagai tantangan serta mewujudkan Batam yang lebih maju dan sejahtera.

“Mari kita bekerja bersama untuk Batam yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Penulis : Adi

Editor : Pohan