Jakarta – batamtimes.co –  Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP FARKES R – KSPI) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jurnalis, wartawan, dan insan pers di Indonesia.

Dimas P. Wardhana, Ketua Hubungan Antar Lembaga FSP FARKES R – KSPI, menegaskan pentingnya peran pers dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, membangun demokrasi, dan mengungkap kebenaran di Indonesia. “Kami berharap bahwa pers di Indonesia terus berkembang dan menjadi pilar demokrasi yang kuat,” ujarnya.

FSP FARKES R – KSPI juga mengapresiasi kontribusi pers dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kami berharap bahwa pers dapat terus memperkuat suara buruh dan memperjuangkan hak-hak mereka,” tambah Dimas.

Selain itu, Dimas menyampaikan terima kasih kepada seluruh jurnalis, wartawan, dan insan pers di Indonesia yang telah bekerja keras untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak rakyat. “Kami berharap bahwa karya-karya mereka terus menjadi inspirasi dan sumber informasi yang akurat bagi masyarakat,” katanya.

FSP FARKES R – KSPI adalah federasi serikat pekerja yang beranggotakan pekerja dari lima sektor: perusahaan farmasi, rumah sakit, jamu, kosmetik, dan industri lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hari Pers Nasional 2025 mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”, menegaskan peran strategis pers dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Peringatan tahun ini dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan subtema “Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan”, yang merefleksikan peran strategis provinsi tersebut dalam pengembangan kawasan dan logistik di Pulau Kalimantan.

Logo HPN 2025 menampilkan bekantan yang mengenakan laung (ikat kepala khas Banjar) dan pakaian adat Banjar yang terbuat dari beludru. Setiap elemen dalam logo memiliki makna mendalam, seperti seikat padi di tangan kiri yang melambangkan peran pers sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan, serta pena di tangan kanan yang menggambarkan keteguhan insan pers dalam menjunjung tinggi kebebasan, kecerdasan, kreativitas, dan profesionalisme.

Peringatan HPN 2025 ini menjadi momentum bagi insan pers untuk terus berkontribusi dalam mengawal ketahanan pangan nasional, memastikan informasi yang akurat dan edukatif bagi masyarakat, serta mendukung program-program pemerintah dalam mencapai kemandirian bangsa.

Penulis : Adi

Editor : Pohan

Jakarta – batamtimes.co – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono. Desakan ini didasarkan pada anggapan bahwa Menteri KKP lebih berpihak kepada kepentingan oligarki dibanding kesejahteraan nelayan dan ekosistem laut Indonesia.

Rusdianto menilai Menteri KKP gagal dalam mengawasi pembangunan pagar laut di berbagai wilayah pesisir, seperti Tangerang, Bekasi, Maros Sulsel, Serang, Lampung, Bali, dan Sidoarjo. Ia menyebut pembangunan tersebut dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga berpotensi melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Kami melihat pembangunan pagar laut ini berjalan tanpa pengawasan yang ketat dari Kementerian KKP, padahal Dirjen Tata Ruang Laut memiliki kewenangan untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri KKP lebih sejalan dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang banyak berpihak pada oligarki,” ujar Rusdianto dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Menteri KKP juga dianggap tidak konsisten dengan instruksi Presiden Prabowo, terutama dalam hal pencopotan pagar laut dan perlindungan ekosistem pesisir. Rusdianto menuding bahwa kebijakan Menteri KKP, seperti ekspor pasir laut, reklamasi, dan ekspor benih lobster, lebih menguntungkan korporasi besar daripada nelayan kecil.

“Selama ini, Menteri KKP menghidupkan oligarki di laut yang menghisap dan menghabiskan ikan-ikan di Indonesia. Kebijakannya selalu menguntungkan perusahaan besar, sementara nelayan semakin terpinggirkan. Bahkan, ekspor benih lobster hanya diberikan kepada enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan orang-orang Menteri KKP,” tambahnya.

Rusdianto menegaskan bahwa pencopotan Menteri KKP adalah langkah mendesak untuk menyelamatkan sektor kelautan dan perikanan. Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk melibatkan akademisi dan aktivis nelayan dalam menentukan sosok pengganti yang lebih kompeten dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.

“Menteri KKP harus berasal dari kalangan yang memahami perikanan dan kehidupan nelayan, bukan dari kalangan yang hanya berpihak pada oligarki. Jika Menteri KKP saat ini tetap dipertahankan, maka kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut akan semakin terancam,” tutup Rusdianto.

Penulis : Adi

Editor :Pohan