Oleh : Taufik safira
Kabiro Lingga
Lingga merupakan salah satu daerah yang memiliki anugerah dengan kekayaan sumber daya alamnya (SDA) yang patut dan pantas di banggakan.
Namun di balik sumber daya alam yang menjadi kebanggaan masyarakat kabupaten Lingga,sudah tentu terselip harapan ,untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan di Negeri Bunda Tanah Melayu.
Masyarakat berharap kepada pemerintah melalui instansi terkait agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dengan tidak membiarkan para oknum pengusaha memporak-poranda “Bumi Bunda Tanah Melayu” dengan cara-cara ilegal.
Negara hadir untuk mengambil tindakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan menggiring pelakunya ke meja hijau.
Kalau cara-cara ilegal terus di biarkan terjadi ,maka masyarakat “akan menuding” aparat penegak hukum bermain mata dengan pengusaha tambang ilegal .
Biasanya, Pelaku ilegal tambang berkedok investor datang kekabupaten Lingga,mereka rata -rata memiliki kemampuan melakukan lobi-lobi dengan pihak atau kelompok tertentu yang di anggap memiliki pengaruh.
Para oknum pengusaha tambang ilegal juga kerab berlindung di balik “pemerintah bayangan “yang terkesan mampu merubah nomenklatur daerah,setelah semua lini dalam genggaman para oknum pengusah tambang ilegal,maka dengan mudah melakukan ekploitasi kekayaan alam Lingga.
Dengan bermodalkan sejumlah unit alat berat yang di gunakan ,mereka dengan leluasa menguras kekayaan alam Lingga untuk memperkaya diri dan komunitasnya ,serta kelompok-kelompok yang di anggap telah berjasa memuluskan jalan mereka.
Pemerintah setempat pun dibuat bertanya, pelaku tambang ilegal darimana mendapatkan ijin, seperti yang terjadi belum lama ini.
Bupati Lingga H.Alias Wello dibuat kebingungan, izin lingkungan yang di miliki oleh PT.CSA bisa keluar, dan dianggap cacat hukum, karena prosesnya tidak melalui ketentuan atau aturan yang berlaku, jelasnya.
Menurut “Awe”begitu sapaan akrabnya ,menuding ada pihak -pihak yang bermain dalam proses penerbitan izin Lingkungan PT.CSA.
Pemerintah dari awal sudah menolak pembangunan area kelapa sawit di kabupaten Lingga.
Namun izin lingkungan miliki PT.CSA tetap saja dapat diterbitkan Dinas PTSP Kepri.
Memang secara logika bagaimana mungkin seorang kepala daerah yang nontabene adalah pemilik otoritas tidak mengetahui terkait proses penerbitan izin lingkungan di daerahnya.
Ini termasuk kategori kejadian yang luar biasa,karena izin Lingkungan milik PT.CSA sudah terbit di tengah penolakan bupati.
Pertanyaannya adalah siapa dalang di balik proses penerbitan izin tersebut,ini harus di usut secara transparan biar publik tau apa yang sebenarnya terjadi di balik penerbitan izin lingkungan milik PT.CSA.
Kisruh penertiban Izin tersebut merupakan salah satu contoh kecil di kabupaten Lingga ,terus bagaimana dengan perusahaan tambang lainnya yang sudah beroperasi ,apakah sudah melengkapi semua izin yang sudah di tentukan.
Sekali lagi ,aparat penegak hukumlah yang punya wewenang sebagai pihak yang telah di beri mandat oleh negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mengesekusi permasalahan karut marut izin tambang di Lingga.
Semenjak kabupaten Lingga di mekarkan dari kabupaten induk ,sudah terjadi eksplorasi kekayaan alam Lingga ,bahkan hingga saat ini Lingga menjadi lahan empuk bagi mereka pemburu rupiah di sektor usaha tambang.
Mirisnya, kabupaten Lingga dan nasib masyarakatnya tetap saja belum beranjak sejahtera walaupun kekayaan alam melimpah ruah,
Walau hakikat serta tujuan dari eksplorasi kekayaan alam Lingga adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat , sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sekarang ini justru yang terjadi kebalikan, seiring dengan berakhirnya pengusaha tambang menguras kekayaan alam Lingga di eksploitasi, yang tersisa hanya bekas – bekas lobang yang menganga di setiap sudut lokasi bekas tambang, yang pada giliran nya nanti akan menimbulkan wabah penyakit.(*)
