Natuna – Batamtines.co – Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Daeng Ahmad menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran DPRD di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten tahun 2022 di Gedung Sri Serindit, Senin (21/03/2022).
Menurut Amhar, pokok-pokok pikiran ini disampaikan ke DPRD saat melakukan reses ke daerah asal pemilihan (Dapil) maupun pada rapat dengar pendapat (RDP) serta rapat-rapat kerja.
Dikatakanya, bahwa masyarakat berharap, rencana pembangunan ke depan hendaknya memperhatikan pembangunan atau kegiatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.
Pembangunan yang bersifat faktual atau belum terlalu mendesak untuk kepentingan daerah hendaknya dapat ditunda.
Mengingat, masyarakat masih banyak yang susah dan masih memerlukan uluran tangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan disarankan juga oleh masyarakat program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat hendaknya ditingkatkan pada penganggaran-penganggaran tahun berikutnya, sebut Amhar.
Lanjutnya, pada sektor keagamaan salah satu sarana masyarakat adalah agar pembangunan daerah ke depan hendaknya memberikan perhatian serius pada pembinaan keagamaan, karena anggaran yang disiapkan pada pembinaan tenaga pengajar seperti pendidikan dan Al-qur’an, Hafiz dan Hafizah pembinaan imam, khatip dan sangat minim.
Pada sektor pendidikan, ungkap Amhar, bukan hanya bertumpu pada pembinaan umat Islam saja melainkan pada seluruh agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
Pada sektor pendidikan perlu juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah bagaimana mengantisipasi anak-anak putus sekolah dan perhatian kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi, seperti memberi beasiswa dan lain sebagainya termasuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang telah selesai pendidikan.
Sambungya, pada sektor peningkatan Sumber Daya Manusia dan PTT, disini daerah perlu juga disiapkan anggaran pelatihan atau Bimtek seperti pada karyawan medis dan paramedis RSUD agar mereka tahu tentang standar minimum pelayanan ketika mereka melayani pasien dan lain sebagainya.
Anggaran pelatihan bagi ASN, PPT tersebut kata Amhar, sangatlah penting untuk dipertimbangkan pada anggaran anggaran kedepan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peran besar para ASN dan PTT tersebut.
Selain itu, Ketua DPRD juga menyampaikan saran dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kedepannya pembayaran TPP tidak lagi mengalami keterlambatan yang berkepanjangan.
” Insya Allah, apa yang diamanatkan masyarakat kepada kami DPRD selaku perwakilan masyarakat akan kami perjuangkan semaksimal mungkin,” tutupnya.
(Pohan)
